Hidup Petani Tembakau Harus Di Urus

Anggota komisi B DPRD Jawa Timur Agusdono Wibawanto
mengatakan pihaknya berharap pemerintah untuk tetap memperhatikan
nasib petani tembakau meski saat ini produksi rokok dan harga
komoditas rokok sedang anjlok.

"Kelangsungan hidup petani harus tetap terjaga. Selama ini pemerintah
selalu diuntungkan adanya cukai tembakau atas kerja keras
petani,"jelas pria asal Malang ini, Rabu (11/10/2023).

Politisi Demokrat ini mengatakan penurunan volume produksi dialami
oleh segmen sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM)
golongan I. “Kinerja produksi turun akibat akumulasi kebijakan cukai
beberapa tahun terakhir,"jelas caleg DPR RI dapil Malang Raya ini.

Menurut dia,Dalam kurun 3 tahun terakhir, cukai hasil tembakau (CHT)
di Tanah Air, pengenaan cukai tertinggi terjadi pada 2020 yang
mencapai 23 persen.Penurunan volume produksi SPM golongan I dan SKM
golongan I, kata Agusdono, dinilai berdampak signifikan bagi penurunan
penerimaan cukai negara baru-baru ini.

Agusdono mengaku  pihaknya memperkirakan tren penurunan kinerja
produksi ini berlanjut hingga tahun depan sejalan dengan keputusan
pemerintah menaikkan cukai rokok sebesar 10 persen. Pengusaha rokok,
sambungnya, telah mengirimkan surat terkait dengan perihal itu kepada
Kemenkeu dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Penerimaan Kepabenan dan Cukai pemerintah anjlok hingga akhir Agustus
2023. Kondisi ini dipicu turun drastisnya penerimaan dari sisi bea
keluar dan setoran cukai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan
kepabenan dan cukai hingga 31 Agustus 2023 sebesar Rp 171,6 triliun.
Angka ini turun 16,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar
Rp 206,2 triliun.

Realisasinya tercatat baru sebesar 54,7% dari target APBN 2023 sebesar
Rp 303,2 triliun. Sedangkan, hingga Agustus 2022 silam setorannya
sudah 69% dari target saat itu.

Penyebabnya penerimaan cukai hasil tembakau hanya Rp 125,8 triliun
atau turun 5,8% akibat produksi kumulatif rokok golongan 1 yang turun
dan tarif rata-rata tertimbangnya hanya naik 1,9% dari yang seharusnya
10% karena turunnya produksi rokok jenis SKM dan SPM golongan 1.

"Karena sebagian besar rokok yang terjual di kelompok golongan 3 yang
kenaikan tarifnya jauh di bawah 10%, yaitu hanya 5%," ujar Sri
Mulyani.