Pemprov Harus Gelar Mitigasi Bencana Hadapi Awal Tahun 2024

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda
juga menyebut ada potensi peningkatan cuaca ekstrem di beberapa
wilayah Jawa Timur dalam kurun waktu 27 Januari sampai 2 Februari
2023.

Anggota komisi D DPRD Jawa Timur Khofidah mengatakan mitigasi dan
inventarisasi titik-titik kerawanan bencana menjadi strategi yang
harus dilakukan Pemprov Jatim dalam pengelolaan bencana yang
diakibatkan oleh bencana hidrometeorologi, seperti banjir.

“Mitigasi bencana dan rencana kontinjensi menjadi strategi kami dalam
pengelolaan banjir yang terjadi di wilayah Jatim . Ini menjadi
penting, sehingga kita punya sebuah inventarisasi titik-titik rawan
bencana,” katanya, kamis (7/12/2023)

Politisi PKB ini mengatakan mengurangi risiko bencana adalah tugas
semua perangkat daerah, karena ini melibatkan multi sektor dan harus
multi sektor “ Jadi bukan cuma urusan BPBD atau PU Sumber Daya Air,
tapi juga ada peran dari pertanian, ada peran dari pemberdayaan
masyarakat, dari pendidikan dan dari kesehatan. Semua punya peran
untuk mengurangi kerawanan kita  terhadap bencana,” tuturnya.

Menurut dia, langkah-langkah yang harus dilakukan  antara lain membuat
rencana tertinggi masuk ke dalam tolak ukur mengukur indeks
bencana,yang dirancang dengan matang, “Semakin kita siagakan alat-alat
untuk merespon terjadinya bencana, maka akan semakin tinggi indeks
resiko bencana itu semakin baik,” imbuhnya.

“Pada saat musim kering dipikirkan resiko banjir, pada saat lagi hujan
pikirkan resiko kekeringan, itu cara kerja kita yang dilakukan di Jawa
Timur. Intinya sekali lagi menangani banjir itu kombinasi antara
sistem solution,” urainya.

Diketahui, BMKG memprediksi, Intensitas curah hujan di Jawa Timur
hingga akhir November 2023 bakal meningkat. Bahkan, hal ini akan
berlanjut hingga awal 2024.