Banyak keluhan OPD terkait pengurangan anggaran di RAPBD Jatim 2024, Hikmah Bafaqih: Kita akan berupaya ada tambahan anggaran di OPD

Komisi E DPRD Jatim akan berupaya agar ada tambahan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi E DPRD Jatim dalam APBD Jatim 2024 mendatang.

Hal ini menyusul banyaknya keluhan OPD-OPD mitra Komisi E yang disampaikan dalam hearing pembehasan RAPBD Jatim 2024 yang digelar Komisi D bersama OPD mitra Komisi E di SMKN 1 Singosari Malang, Rabu (26/10/23).

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih mengatakan, apa yang dikeluhkan OPD mitra Komisi E memang beralasan. Banyak program program yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat yang sudah di program hanya mendapatkan rancangan dana yang minim dan ini akan mengganggu program kerakyatan yang sudah di gagas OPD.

Kata Hikmah Konstruksi RAPBD Jatim 2024 saat ini memang cukup mengelisahkan. Ini yang dikhawatirkan akan berdampak pada program program yang ada di masing masing OPD khususnya di OPD mitra Komisi E.

"Seperti misal anggaran BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelengara Pendidikan) Dirancangan PAPBD 2024, 1 kali untuk SMK/SMA swasta dalam setahun dan untuk sekolah Negeri hanya 6 bulan. Padahal tahun 2023 ini kemarin murni 6 baik swasta maupun negri. Di PAK ditambah lagi," ujarnya.

"Ini khan cukup meresahkan masak setahun swasta hanya 1 kali. Belum lagi Aliyah yang juga belum ada ditahun 2024 padahal aliyah 2 tahun sekali. Tahun kemarin tidak ada, ini tahun 2024 tidak ada lagi," lanjutnya.

Belum lagi kata politisi wanita PKB ini, program OPD lain untuk peningkatan ekonomi masyarakat, misal di dinas sosial, dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi serta OPD terkait. 

"Ini juga butuh evakuasi anggaran yang telah di rencanakan dalam rancangan yang ada. Padahal mereka berkaitan dengan pemberadayaan dan pengingaktan ekonomi masyarakat," ucapnya.

Untuk itu kata Hikmah, Komisi E akan berupaya melalui anggotanya yang ada di Badan Anggaran (Banggar) agar ada evaluasi terkait rancangan yang ada untuk menambah anggaran. 

"Kita akan berupaya termasuk berharap pada Komisi C agar bisa memperjuangakan adanya penambahan PAD. Kemarin khan awal 19 T di postur PAD. Lalu naik menjadi 21 T. Insyaallah bisa nambah lagi," harap politisi wanita asal Malang ini.

"Kita anggota Komisi E yang ada dibanggar juga akan memaksimalkan ada tambahan anggaran. Ya kita maksimalkan pada OPD mitra komisi yang urgen dan prioritas," lanjutnya mempertegas.

Dalam heraing yang diikuti anggota Komisi E DPRD Jatim dan dipimpin Hikmah Bafaqih dan Artono (PKS). Banyak muncul keluhan-keluhan dari OPD mitra komisi E terkait anggaran yang alami penurunan dari anggaran yang diusulkan di Tim Angaran Perintah Daerah (TAPD) Penprov Jatim.

Bahkan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim M. Yasin yang juga diundang, hanya mengatakan pihaknya bisa nenambah kalau memang urgen ditambah. Namun penambahan akan dilakukan dengan mengurangi angggaran OPD lain. Sebab lagi-lagi alasan keterbatasan anggaran menjadi permasalahannya.