Sejahterakan UMKM di Malang Raya, Pemerintah Layak Turun Tangan
Keberadaan UMKM sebagai penopang perekonomian di Jawa Timur khususnya di Malang Raya sangat butuh perhatian. Oleh sebab itu, uluran tangan dari pemerintah diharapkan mampu mensejahterakan para pelaku UMKM di Malang Raya.
Keberadaan UMKM sebagai penopang perekonomian di Jawa Timur khususnya di Malang Raya sangat butuh perhatian. Oleh sebab itu,
uluran tangan dari pemerintah diharapkan mampu mensejahterakan para pelaku UMKM di Malang Raya.
Menurut anggota DPRD Jawa Timur Siadi, perlunya perhatian pemerintah saat ini sangat diharapkan untuk mensejahterakan para pelaku UMKM di
Malang Raya. " Bagaimana bisa bangkit kalau UMKM tak diperhatikan oleh pemerintah. Harusnya uluran tangan pemerintah bisa maksimal untuk
mensejahterakan rakyat,"jelasnya, Kamis (8/2/2024).
Dibeberkan oleh politisi Golkar ini, UMKM merupakan bagian dari perekonomian indonesia yang mandiri dan memiliki potensi besar untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilihat dari tiga peranan UMKM terhadap perekonomian indonesia meliputi sarana pemerataan tingkat
ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan dan sarana pemasukan bagi pendapatan daerah.
"UMKM memiliki peran besar dalam menghadapi resesi global karena UMKM telah berkontribusi besar terhadap PDB, Penyerapan tenaga kerja banyak
dilakukan oleh UMKM, UMKM merupakan pasar potensial bagi industri jasa keuangan, UMKM cepat dalam mencari potensi pasar ekspor, serta UMKM
menyerap kredit terbesar,"jelasnya.
UMKM lanjut Siadi, kesadaran akan pentingnya UMKM ini harus disertai dengan kebijakan dan regulasi dari pemerintah dalam mengelola dan
meningkatkan peran UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang. "Kebijakan strategis yang diterapkan Pemerintah di antaranya yaitu Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya, maupun program Bangga Buatan Indonesia (BBI),"terangnya.
Dibeberkan olehnya,tantangan UMKM ke depan di Malang Raya yang harus diatasi oleh stakeholders antara lain berkaitan dengan inovasi dan
teknologi, literasi digital, produktivitas, legalitas atau perizinan, pembiayaan, branding dan pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi
dan sertifikasi, pemerataan pembinaan, pelatihan, dan fasilitasi, serta basis data tunggal.
