Hari Putri Lestari Dicurhati Warga Jember Banyaknya BPJS dan PKH Tak Tepat Sasaran
Anggota DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari mengaku banyak mendapat keluhan warga Jember terkait distribusi program sosial yang tak tepat sasaran.
Anggota DPRD Jawa Timur, Hari Putri Lestari mengaku banyak mendapat keluhan warga Jember terkait distribusi program sosial yang tak tepat sasaran. Seperti halnya BPJS dan Program Keluarga Harapan (PKH). Akibatnya masyarakat miskin yang benar - benar membutuhkan tidak mendapatkan program tersebut. Lestari mengaku saat saat reses di Tanggul, Jember, Rabu 24 Januari 2024,
banyak warga yang curhat kalau PKH salah sasaran.Dimana banyak masyarakat yang sudah dianggap mampu, tetapi masih terus mendapatkan bantuan program tersebut. Sementara warga yang memang benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan, belum mendapat PKH.
Politisi asal PDI-P itu menyebut saat serap aspirasi sebelumnya banyak warga juga mempertanyakan alasan pemerintah memblokir kartu BPJS penerima manfaat. Padahal warga kurang mampu sangat membutuhkan pelayanan kesehatan gratis tersebut.
"Kalau reses yang sebelumnya itu kebanyakan terkait dengan BPJS yang dibekukan. padahal kartu dia masih ada intinya diblokir," ungkapnya, dikonfirmasi, Senin 12 Februari 2024.
Wanita yang menjabat sebagai anggota Komisi A DPRD Jatim membeberkan, bahwa sebagian masyarakat menjadi peserta BPJS penerima manfaat tersebut masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Mereka tidak kuat membayar presmi peserta BPJS mandiri. Mengingat saat pandemi Covid-19 sehingga banyak buruh yang terkena PHK. Begitu juga halnya pelaku UMKM banyak yang gulung tikar, sehingga tidak bisa membayar premi.
"Mungkin analisa saya pasti terkait dengan masa covid banyak yang buruh dulu di PHK. Dulu kan dibiayai oleh pemberi kerja kemudian berhenti dia enggak bisa meneruskan. Ada juga yang dulu UMKM jadi mandiri bisa bayar, ternyata setelah covid usahanya tutup, ekonominya jadi terpuruk," tuturnya
Menurut Lestari, untuk menyelesaikan persoalan BPJS yang diblokir, ia meminta Dispenduk, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial saling koordinasi yang serius. Distribusi bantuan PKH dan BPJS penerima manfaat harus ditata.
"Dinas yang terkait itu duduk bersama serius untuk menyelesaikan persoalan kaitannya BPJS yang diblokir tadi atau yang berhak mendapatkan BPJS," harapnya.
Lestari berharap agar dalam penyelesaian persoalan PKH dan BPJS tidak saling lempar kewenangan. Mengingat Pemerintah Provinsi Jatim tidak menangani secara detail dan teknis sifatnya koordinatif.
"Komunikasi dengan kepala daerah tingkat II, selanjutnya koordinasi dengan kepala desa," pungkasnya.
