Bisa Tingkat Ekonomi Wilayah Anglomerasi, MRT Mendesak Dibangun di Surabaya

Dewan Jawa Timur mendukung rencana realisasi pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) System  yang dirintis dikota  Surabaya yang akan bekerjasama dengan Pemerintah Inggris.

"Tentu kami dukung penuh upaya tersebut dan ini sangat penting sebagai langkah awal untuk mewujudkan moda transportasi massal yang lebih layak lagi," jelas ketua komisi D DPRD Jawa Timur Agung Mulyono saat dikonfirmasi, Sabtu (16/3/2024)

Politisi Demokrat ini mengatakan peningkatan transportasi umum, merupakan kebutuhan pelayanan publik yang saat ini menjadi salah satu prioritas pembangunan di Indonesia."  Hak ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 dan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2022 tentang rencana tata ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) perkotaan, "jelas alumnus fakultas kedokteran Unair ini.

Pria asal Banyuwangi ini mengatakan alasan dipilihnya Surabaya untuk pembangunan MRT ini karena sebagai kota Metropolitan yang sangat mendesak sekali membutuhkan alat transportasi massal demi memenuhi kebutuhan publik yang sangat padat. " Roda ekonomi di Surabaya sangat tinggi sekali dan tentunya sangat dibutuhkan alat transportasi yang memadai dan layak untuk kepentingan publik," terangnya.

Dengan adanya MRT di Surabaya tersebut, menurut dia, tentunya akan berimbah baik pada wilayah aglomerasi dan tentunya akan berimbas pada sektor ekonominya juga. " Mobilisasi daerah yang merupakan bagian wilayah anglomerasi tentunya akan berimbas adanya peningkatan ekonomi daerah tersebut, "jelasnya.

Telah dilakukan kajian Pra FS oleh JICA. Lalu, pada Desember 2023, Pemerintah Inggris berkomitmen untuk membantu melanjutkan kajian FS tersebut untuk pembangunan MRT. Studi kelayakan MRT Surabaya dilakukan oleh konsultan Inggris, Mott Macdonald Ltd dan Pricewaterhouse Coopers (PwC) yang dimulai pada Januari hingga Desember 2024.

Surabaya sendiri menjadi salah satu dari prioritas kajian Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) di wilayah Gerbangkertosusila (Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan) yang disusun Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibantu Bappenas.