F-PKB Dorong Pemprov Jatim Tingkatkan Kemandirian Fiskal Daerah

Fraksi PKB DPRD Jawa Timur berharap agar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur pendapatan daerah kembali naik di masa mendatang. Maka, F-PKB mendorong untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Mengingat besaran PAD bagi sebuah daerah menjadi indikator penting atas kemandirian fiskal daerah tersebut. Di tengah persaingan ekonomi global yang semakin sengit, tantangan tidak hanya dihadapi oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. 

Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Umi Zahrok mengatakan, secara umum realisasi pendapatan daerah tahun 2023 melampaui target. Awalnya ditarget sebesar 32,82 triliyun, dalam realisasinya sebesar 33,76 trilyun atau 102,87 persen. 

Fraksi PKB ingin memberi apresiasi terhadap kinerja Gubernur yang berhasil merealisasikan pendapatan di atas target yang telah ditetapkan. Fraksi PKB menilai potensi pendapatan daerah Jawa Timur sebenarnya bisa jauh lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan daerah di tahun 2023. 

"Indikasinya, dalam lima tahun terakhir realisasi pendapatan daerah provinsi Jawa Timur selalu melebihi target. Bahkan di tahun 2021 di mana resesi ekonomi terjadi karena pandemi Covid-19," ujarnya saat menyampaikan Pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim tahun anggaran 2023, Senin 1 April 2024.

 Umi Zahrok membeberkan bahwa capaian pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur bisa menyentuh angka 34 Triliun lebih. Maka, Fraksi PKB berharap Pemprov Jatim untuk bersinergi lebih optimal lagi dengan segenap stakeholders guna mengeksplorasi potensi-potensi pendapatan daerah. Terutama dari unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Daerah merupakan struktur yang terdiri dari berbagai komponen, diantaranya Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, maupun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

 "Maka, mengkaji total pendapatan daerah harus juga menganalisis masing-masing komponen yang membentuk keseluruhan pendapatan daerah," ujarnya.

Politisi asal dapil Jember-Lumajang itu menerangkan, Fraksi PKB juga mengapresiasi keberhasilan Gubernur terkait PAD yang realisasinya di tahun 2023 melampaui target yakni 102,87 persen. Meskipun capaian tersebut relatif menurun dibandingkan realisasi PAD tahun 2022 yang mencapai 117,29 persen. 

"Bagi F-PKB hal ini penting diperhatikan karena keberhasilan meningkatkan PAD berarti keberhasilan meningkatkan produktifitas sebuah daerah. Sehingga wajib hukumnya bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan akselerasi capaian realisasi PAD setiap tahunnya," tuturnya.

Fraksi PKB menilai kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah Jawa Timur masih fluktuatif. Bahkan cenderung terkoreksi sedikit. Dimana di tahun 2016, kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah sempat berada di angka 63,47 persen dan di tahun 2019 turun menjadi 57,8 persen, tahun 2020 kembali turun menjadi 56,08 persen, tahun 2021 turun kembali menjadi 55.24 persen, maka di tahun 2022 naik signifikan menjadi 66,63 persen. "Tahun 2023  justru melambat menjadi 66,09 persen," pungkasnya.