F-Golkar Minta Pemprov Jatim Ciptakan Inovasi Perkuat Indikator Pelayanan Publik

Fraksi Golkar DPRD Jatim mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar terus menemukan berbagai kekurangan dan membuat  inovasi dengan memperkuat indikator yang terkait dengan peningkatan kapasitas pelanyanan publik. 

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar, Pranaya Yudha Mahardika menyampaikan, bahwa fraksinya mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas tata kerja yang memenuhi ketentuan perundangan.

Fraksi Partai Golkar sependapat bahwa pembahasan LKPj tidak hanya sekedar kegiatan rutin tahunan tanpa ada efek perbaikan, peningkatan dan penyelesaian masalah.

"Visi strategis Nawa Bhakti Satya menjadi komitmen yang wajib di maknai dan dijalankan oleh seluruh ASN Provinsi agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik disertai kolaborasi antara Provinsi-Pasar dan Masyarakat sipil," tuturnya, saat membaca pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda LKPj Gubernur Jatim tahun anggaran 2023, di Gedung DPRD Jatim, Senin 1 April 2024.

Pria yang duduk sebagai anggota Komisi B DPRD Jatim itu menekankan bahwa evaluasi pelaksanaan pemerintahan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) senantiasa diukur dari capaian IKU serta realisasi target Penerimaan, realisasi Belanja dan kemampuan Pembeayaan, berbagai Kebijakan serta Inovasi Daerah.

Yudha membeberkan bahwa realisasi anggaran pada APBD tahun 2023, PAD sebesar Rp 22,32 trilyun mampu melampaui target semula 21,67 trilyun (atau 102,97%), pendapatan transfer ditarget Rp 11,12 trilyun dapat dicapai Rp 11,41 trilyun (atau 102,56%). 

Belanja Daerah dialokasikan Rp. 37,14 trilyun, terealisasi Rp 34,39 triyun ( 92,33%). Dimana jumlah itu digunakan untuk jenis dan proporsi dari total belanja daerah, belanja operasi Rp 21,953 trilyun (atau 64,02%), belanja modal Rp 2,690 trilyun (atau 7,84%), belanja tak terduga Rp 108 milyar (atau 0,32%) dan belanja Transfer Rp 9,539 trilyun (atau 27,82%).

Menurutnya, dari 11 Indek Kinerja Utama (IKU), indek kinerja yang sangat berpengaruh inklusi adalah pertumbuhan ekonomi akumulasi dari capaian komponennya. 

Yudha menjelaskan, seiring dengan meningkatnya kinerja ekonomi dan pemerataan pembangunan, capaiannya terus menurun/ lebih baik sejak tahun 2021 yakni  10,59 menjadi 10,35 pada Maret 2023 atau masih jumlah 331,98 ribu jiwa warga miskin.

Sementara Indek Pembangunan Manusia(IPM), dengan target harapan hidup sehat-umur panjang dan standar hidup layak. Angka capaiannya terus naik/lebih baik beberapa tahun, yakni 74,05 tahun 2022 menjadi 74,65 di tahun 2023, sudah pada level Tinggi, diatas rerata nasional.

Dengan memperhatikan release angka dari BPS yang menunjukkan capaian indikator kinerja meningkat, namun disandingkan dengan kondisi riel di lapangan masih banyak warga di pedesaan, kapasitas hidup masih terbatas, ketimpangan pendapatan serius. Bahkan terdapat kemiskinan ekstrim. 

"Kalaupun dinilai hasil capaiannya lebih baik namun peningkatannya relatif minimalis, sementara realisasi APBD setiap tahun terus meningkat," pungkasnya.