Dewan Jatim Perjuangkan Nasib GTT dan PNPNSD

Keputusan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk menghentikan pembayaran iuran BPJS untuk  Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Non
Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) di Jawa Timur dan menyerahkan tanggungjawab tersebut ke masing-masing sekolah terus disorot.

Ketua fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur Blegur Prijanggono mengatakan pihaknya berharap agar keputusan Dinas Pendidikan Jawa
Timur tersebut dikaji ulang dan kalau perlu di cabut. " Pemberian BPJS kesehatan bagi GTT dan PNPNSD di Jawa Timur merupakan salah satu
bentuk untuk mensejahterakan mereka. Tentunya ini jika dihentikan dan diserahkan kepihak sekolah tentunya akan menimbulkan masalah,"
terangnya, Rabu (17/4/2024).

Mengapa bermasalah?, kata Blegur dikarenakan masing-masing sekolah tentunya akan kesulitan untuk mencarikan pos anggaran untuk menanggung
beban tanggung pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi GTT dan PNPNSD. " Saya teringat dulu bu gubernur Khofifah ditahun 2023 lalu dengan tegas
mengeluarkan larangan bagi komite sekolah dan kepala sekolah untuk menarik sumbangan atau pungutan liar (pungli) di luar ketentuan yang
berlaku. Tentunya untuk menanggung pembayaran BPJS kesehatan bagi GTT dan PNPNSD di masing-masing sekolah perlu dilihat kemampuan dari
sekolah tersebut," jelasnya.

Jika nantinya kemampuan sekolah mengalami keterbatasan anggaran, lanjut bendahara Golkar Jawa Timur ini,bisa dipastikan pembayaran BPJS
kesehatan GTT dan PNPNSD disekolah tersebut terancam tak bisa terbayarkan. "Lalu kalau tak dibayar, tentunya pembayaran bulanannya
akan macet atau bahkan bisa tak terbayarkan. Saya berharap keputusan Dinas Pendidikan Jawa Timur tersebut dikaji ulang, "jelasnya.

Tak hanya itu, Blegur, juga sangsi jika ini benar-benar diberlakukan, tentunya akan menuai protes dari GTT dan PNPNSD di Jawa Timur. "
Paling tidak mereka akan menggelar aksi penolakan di semua daerah di Jawa Timur. Ini harus diantisipasi,"sambungnya.

Golkar, kata Blegur, melalui fraksi Golkar DPRD Jawa Timur siap untuk pasang badan untuk GTT dan PNPNSD Jawa Timur. "Kalau kendalanya tak
ada anggaran, lebih baik dirapatkan dan Golkar akan berusaha memperjuangkan anggaran tersebut yang merupakan tanggungjawab bagi
Dinas Pendidikan Jawa Timur,"tandasnya.

Sekedar diketahui,Kesejahteraan para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) di Jawa Timur
terancam. Pasalnya Dinas Pendidikan Jawa Timur dan mengancam kesejahteraan para guru tidak tetap (GTT) dan Pegawai Non Pegawai
Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) di Jawa menghentikan pertanggungan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan bagi para GTT dan PNPNSD di Jawa Timur
melalui nota dinas nomor 900.1/1701/101.5/2024 yang ditujukan kepala cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur dan ditandatangani langsung oleh
kepala dinas Aries Agung Paewai tersebut, beban pembayaran iuran BPJS keseharan GTT dan PNPNSD di Jawa Timur diserahkan kepada masing-masing
sekolah.

Dalam nota dinas yang ditandatangani oleh pria yang juga pj walikota Batu itu disebutkan alasan meghentikan tanggungjawab untuk membayar
iuran BPJS Kesehatan bagi GTT dan PNPNSD di Jawa Timur dikarenakan terjadi perubahan anggaran sehingga mengakibatkan tidak mencukupi
membayar iuran BPJS kesehatan bagi GTT dan PNPNSD kepada pemberi kerja sesuai pasal 13 ayat (1) yang semula pembebanan pembayaran dilakukan
oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur dialihkan pembebanannya kepada pihak sekolah.