Berita
Anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Madura, Mahhud.
Berita Dewan

Angka kemiskinan madura masih tinggi, Mahhud: Perbaikan IPM, pendidikan, dan pemerataan SDM harus dilakukan di Madura

Masuknya 4 Kabupaten di Madura dalam daftar kantong kemiskinan Jatim, termasuk 3 Kabupaten yang menduduki peringkat 1 sampai 3  sebagai daerah dengan jumlah masyarakat miskinnya terbanyak, yakni, Kabupaten Sampang, Bangkalan dan Sumenep, membuat prihatin anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Madura, Mahhud.

Ari Setiabudi Selasa, 23 April 2024

Masuknya 4 Kabupaten di Madura dalam daftar kantong kemiskinan Jatim, termasuk 3 Kabupaten yang menduduki peringkat 1 sampai 3  sebagai daerah dengan jumlah masyarakat miskinnya terbanyak, yakni, Kabupaten Sampang, Bangkalan dan Sumenep, membuat prihatin anggota DPRD Jatim dari Daerah Pemilihan (Dapil) Madura, Mahhud.

"Dari 15 wilayah yang ada di daftar kantong kemiskinan Jatim tersebut, 3 kabupaten di Madura justru mengisi 3 besar. Saya sangat prihatin melihat data dan fakta tersebut," ujarnya, Selasa (23/04/24).

Politisi PDI Perjuangan tersebut turut menyangsikan informasi yang sebelumnya pernah disampaikan oleh Gubernur Khofifah, bahwa beliau mampu menurunkan angka kemiskinan dengan signifikan. 

"Dari data tersebut kan berarti bertentangan, selama ini Bu Gubernur menyampaikan informasi bahwa dia sudah menurunkan angka kemiskinan dengan baik dan signifikan tapi justru tidak sesuai fakta," sesalnya. 

Kata Mahhud, pihaknya sebenarnya telah berusaha meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah Pulau Madura dengan memperjuangkan aspirasi lembaga pendidikan namun justru sering dipersulit dengan alasan proses administratif.

"Proses pengentasan kemiskinan selalu dipersulit, terkadang juga ketika pihak kita menyampaikan data real di lapangan justru eksekutif malah mengeluarkan data sendiri. Angka kemiskinan janganlah dipolitisasi, seolah-olah Pemprov merasa sukses dengan selalu membandingkan terhadap provinsi lain. Ini bukan soal perbandingan, kita harus berbicara soal penyelesaian masalah kemiskinan, khususnya di Madura," tegasnya.

Menurut Mahhud yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim, perbaikan IPM, pendidikan, dan pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting untuk mengurangi angka penduduk miskin di Pulau Madura. 

"Harapan saya dari Pemprov mampu untuk membuka diri dan punya keinginan untuk menuntaskan kemiskinan di Madura dengan fokus terhadap IPM dan pendidikan yang selama ini rendah dan SDM yang belum merata," ucapnya.

Untuk itu, Mahhud mendorong kedepannya validasi data harus benar-benar digencarkan, Pemprov harus berinovasi membuat program dan terobosan baru untuk pengentasan kemiskinan di Pulau Madura.

"Pemprov bisa membantu Madura menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Selain itu mendorong adanya investasi di Madura, selama ini Madura hanya mengandalkan APBD tanpa investasi, hal tersebut yang menjadi penghalang untuk pengentasan kemiskinan di Madura dan ketimpangan antara Madura dengan daerah lain di Jatim," pungkasnya. 

Seperti diketahui, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jatim bersama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah menyusun daftar peta kantong kemiskinan di Jatim yang dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin dengan jumlah penduduk. Hasil dari skoring yang dilakukan tersebut menghasilkan daftar 15 daerah di Jatim yang menjadi kantong kemiskinan.

Menariknya dari 15 daerah di Jatim tersebut, posisi 3 teratas diisi oleh daerah yang berasal dari Pulau Madura, antara lain Sampang sebanyak 221.710 jiwa penduduk miskin, Bangkalan dengan 206.100 penduduk miskin, dan Sumenep dengan 196.660 penduduk miskin. Bahkan Kabupaten Pamekasan juga masuk 15 daerah kanting kemiskinan Jatim dengan menempati peringkat ke 6.