Peringati Hari Pendidikan Nasional, HMI UPN Jatim Gelar Aksi Di DPRD Jatim

Belasan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur (UPN Jatim) yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) UPN Jatim menggelar aksi di depan kantor DPRD Jatim dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional pada Rabu (2/5/2024).

Kordinator aksi, Iqbal dalam orasinya mengatakan bahwa dunia pendidikan di Indonesia saat ini cenderung mengarah ke komersialisasi pendidikan. Sehingga orang tidak mampu sulit mengenyam pendidikan dengan baik.

"Mencerdaskan kehidupan bangsa itu amanat konstitusi dan hak dasar rakyat yang harus dipenuhi negara. Namun faktanya di Perguruan Tinggi cenderung jadi ajang komersialisasi sehingga hanya sebagian rakyat yang dapat mengenyam pendidikan tinggi," tegasnya.

Ironisnya lagi, Permendikbudikti No.2 tahun 2024 tentang Standart Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi juga sangat memberatkan keluarga kurang mampu sehingga mahasiswa baru yang masuk melalui jalur mandiri sulit diakses warga kurang mampu.

"Iuran Pengembangan Institusi (IPI) nilainya fantastis sehingga sulit dijangkau warga kurang mampu dan semakin tinggi nilai IPI maka peluang diterima juga semakin tinggi," tegas Iqbal.

"Jumah penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan S1 hanya 6,52% Untuk S2 lebih buruk lagi hanya 0,03% dan S3 hanya 0,02%. Sehingga SDM bangsa Indonesia rendah dan sulit bersaing dengan bangsa lain," imbuhnya.

Dampak lain dari rendahnya tingkat pendidikan, kata Iqbal adalah rata-rata rakyat Indonesia hanya tuntas sekolah dasar sebesar 50 juta orang diikuti dengan peringkat PISA yang hanya menempati peringkat 71 serta peringkat literasi berada 11 terbawah dari 81 negara. Bahkan rata rata IQ orang Indonesia hanya 77 sehingga terendah di ASEAN.

Ditambahkan Iqbal, banyak lembaga pendidikan yang lebih mengedepankan prestasi dan gengsi institusi dibanding prestasi siswa secara keseluruhan ketika mengikuti ajang kompetisi prestasi.

"Harusnya lembaga pendidikan lebih memikirkan bagaimana lulusan siswanya bisa bersaing di dunia kerja. Bukan membesarkan nama besar institusi," jelas Iqbal.

Perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan, lanjut Iqbal juga masih kurang. Hal itu terlihat bagaimana tingkat kesejahteraan para Guru Tidak Tetap (GTT) karena gajinya di bawah UMK dan cenderung melanggar UU Ketenagakerjaan

"Makanya banyak guru yang cari muka dihadapan kepala sekolah maupun kepala dinas dengan harapan jabatannya bisa cepat naik," sindir Iqbal. 

Diantara tuntutan HMI UPN Jatim yakni hentikan komersiaisasi pendidikan, tuntut Kemendikbudristek dalam pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, mendesak Kemendikbudristek perihal nasib mahasiswa perihal IPI dan menuntut penanggulangan secara cepat dampak kenaikan UKT.

Sementara itu Rosidi anggota Komisi E DPRD Jatim yang menerima audensi perwakian HMI UPN Jatim mengatakan bahwa pihaknya tahu betul apa yang menjadi tuntutan mahasiswa itu riil dialami sebagian besar masyarakat Jatim khususnya yang memiliki anak yang sedang kuliah.

"Saya juga seorang dosen di perguruan tinggi swasta, sehingga tahu betul apa yang menjadi keluhan mahasiswa khususnya dari keluarga kurang mampu yang keberatan dengan biaya kuliah," kata politikus Partai Demokrat

Kendati demikian, pihaknya juga tahu betul bahwa Perguruan Tinggi itu kewenangan pemerintah pusat, sehingga DPRD Jatim hanya mengakomodir dan menyerahkan langkah langkah selanjutnya kepada piminan DPRD Jatim untuk mencari solusi terbaik.