Berita
Anggota komisi C DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati
Berita Dewan

Propinsi Dirugikan, Pemberlakuan UU No 1 Tahun 2022 Layak Dibatalkan

Penerapan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mana dampaknya signifikan terhadap kondisi fiskal pemprov Jawa Timur di tahun 2025 meresahkan sejumlah kalangan.

Try Wahyudi Minggu, 05 Mei 2024

Penerapan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mana dampaknya signifikan terhadap kondisi fiskal pemprov Jawa Timur di tahun 2025 meresahkan sejumlah kalangan.

Anggota komisi C DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati mengatakan pihaknya berharap agar undang-undang tersebut tidak diberlakukan, ditinjau
ulang hingga dibatalkan."Kenapa demikian, mengingat beban provinsi atas beberapa luapan dari kebijakkan di daerah juga besar.Misal kaitan
dengan pengobatan dari luapan Rumah sakit daerah ke provinsi, " kata politisi PKS tersebut, Minggu (5/5/2024).

Menurut dia, kelemahan dari UU ini yang kedua yaitu kaitan dengan berkurangnya potensi PAD( Pendapatan Asli Daerah) tentu  menjadi tugas
 Bapenda untuk mencari potensi lain, termasuk dari peluang 12 mill laut untuk potensi provinsi yang sempat disampaikan Kadis Kelautan
memiliki potensi 1 T. Ini sangat berguna sekali bagi PAD propinsi, " jelasnya.

Sekarang ini, lanjutnya, Jawa Timur memiliki banyak aset yang bisa dimaksimalkan untuk bisa menambah pundi-pundi PAD Jawa Timur. " Kalau
pemerintah tidak mampu, tentunya bisa dilibatkan swasta. Namun, untuk realisasinya harus diperdakan terlebih dahulu, " terangnya.

Terpisah, beberapa hari lalu, Pj Gubernur Jawa Timur Adhi Karyono mengatakan jika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) diberlakuka salah satu yang terlihat adalah adanya penurunan potensi PAD yang akan
diterima Pemprov Jatim dengan estimasi pengurangan penerimaan sebesar Rp 4,2 triliun dari target penerimaan PAD tahun 2024.

Hal ini terjadi karena dengan adanya pemberlakuan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), maka yang akan menerima opsen pajak adalah pemerintah kota/kabupaten sebesar 66%.Dengan adanya dampak tersebut, maka Adhy secara khusus mendorong seluruh pihak untuk berupaya keras meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Terlebih, Jatim memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan PAD. Adanya aset dan BUMD yang sehat, dinilai dapat menjadi katalisator peningkatan PAD bila dikelola dengan baik.

"Selain pajak, sebetulnya kita punya potensi agar PAD kita bisa ditingkatkan lagi. BUMD kita dapat dijadikan alat untuk mencapai itu," katanya."BUMD di Jatim banyak, kita bisa lihat Bank Jatim berhasil membukukan laba sebesar Rp 420 miliar untuk pendapatan. Nah ini yang harus kita dorong, agar bisa tembus Rp 1 triliun," tambahnya.