Berita
Anggota komisi C DPRD Jawa Timur Khulaim Junaidi
Berita Dewan

Tingkatkan Ekonomi, Pemerintah Layak Hadir Untuk UMKM

Anggota komisi C DPRD Jawa Timur Khulaim Junaidi mengatakan kehadiran pemerintah sangat dinantikan oleh para pelaku UMKM di Sidoarjo. Pasalnya hal ini bertujuan untuk membantu kesejahteraan bagi para pelaku UMKM di kabupaten tersebut.

Try Wahyudi Sabtu, 29 Juni 2024

Anggota komisi C DPRD Jawa Timur Khulaim Junaidi mengatakan kehadiran pemerintah sangat dinantikan oleh para pelaku UMKM di
Sidoarjo. Pasalnya hal ini bertujuan untuk membantu kesejahteraan bagi para pelaku UMKM di kabupaten tersebut.

" Saya ingin para pelaku UMKM dan para janda ini tangguh untuk mengembangkan ekonominya untuk lebih baik lagi. Kehadiran pemerintah
ini sangat penting sekali, "jelasnya, sabtu (29/6/2024).

Dibeberkan oleh mantan anggota DPRD kabupaten Sidoarjo ini,ada banyak cara untuk membantu para pelaku UMKM dan para janda di Sidoarjo
terlebih kehadiran pemerintah untuk membantu memasarkan produk mereka.

"Bantuan pemerintah terhadap UMKM terus menerus dilakukan seperti pengurusan NIB, sertifikat industri rumah tangga, sertifikat halal dll
serta memfasilitasi UMKM untuk bisa mendapatkan permodalan dari bank Jawa Timur, "sambungnya.

Pria asal Sidoarjo ini mengatakan untuk menggenjot Investasi di Jawa Timur diantaranya perda untuk kemudahan berinvestasi sudah dibuat
sehingga perijinan sangat mudah  dan infrastruktur mendukung di siapkan pemerintah dan diharapkan warga juga siap menerima kehadiran
investor diwilayahnya.

Pemetaan klaster sumberdaya alam dan kearifan lokal daerah, menurut dia juga disiapkan agar terjadi pemerataan diseluruh wilayah
Jatim,juga efisiensi biaya produksi dan distribusi. Khulaim menambahkan Pemerintah Indonesia sebaiknya berpihak dan fokus
kepada para pelaku UMKM agar mudah mendapatkan kegiatan pemberdayaan UMKM, baik dari sisi permodalan maupun dari sisi pengembangan
kapasitas usaha.

"Sektor UMKM yang terbukti mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang besar juga merupakan solusi untuk mengurangi jumlah pengangguran. Tren
positif ini yang perlu terus dijaga pertumbuhannya agar sektor UMKM dalam skala yang besar mampu mengatasi masalah pengangguran di
Indonesia," tandasnya.

Pemerintah Republik Indonesia telah membantu para UMKM dengan cara memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Berdasarkan data dari
Kementerian Koperasi dan UKM, pertumbuhan KUR sebesar Rp 178,07 triliun atau kurang lebih 16,25% pada tahun 2020 dan sebesar Rp1 92,59
triliun atau kurang lebih 8,16% pada tahun 2021. Ini juga membuktikan, para pelaku UMKM sangat membutuhkan suntikan dana dalam mengembangkan
usahanya.

Pemerintah juga telah melakukan pemberian kredit kepada para pelaku usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum difasilitasi
Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau non perbankan. Berdasarkan data dari Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Penyaluran
Usaha Mikro (UMi) sejak 2017 sampai dengan 2022 telah mencapai Rp26, 2 triliun kepada 7,4 juta debitur. Ini membuktikan, masih banyaknya para
pelaku usaha mikro yang belum terfasilitasi oleh KUR dari perbankan.