Konsep “Mbangun Deso Noto Kuto “ Kunci Mensejahteran Masyarakat dengan Pemenuhan Unsur Kebutuhan Dasar Masyarakat

Khulaim Junaidi SP, MM anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar  Ngoyeng (Ngobrol Ngayeng) bareng Cak Khulaim di Fave Hotel, Jumat, (28/6/2024). Acara dimaksudkan untuk mensosialisaikan dukungan terhadap pencalonan dirinya sebagai Bacawabup PAN dalam Pilkada yang bakal digelar pada 27 November 2024.  Dalam acara itu pria yang akrab dipanggil Cak Khulaim ini memaparkan visi misinya dalam rangka mewujutkan Sidoarjo lebih baik sesuai harapan warga masyarakat Sidoarjo.

Masyarakat Sidoarjo nampaknya cukup trauma dengan nasib yang menimpa 3 orang nomor satu Sidoarjo pada  periode sebelumnya yang terjerat KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi). Sehingga  keharusan calon pemimpin yang anti korupsi menjadi syarat mutlak dan harga mati bagi  siapapun yang akan maju memperebutkan kursi Bupati/Wakil Bupati Sidoarjo. Cak Khulaim yang matang pengalaman secara politik dengan menjadi anggpta dewan selama 3 periode di DPRD Kabupaten Sidoarjo dan DPRD Provinsi Jawa Timur, dianggap calon yang layak dan potensial menduduki jabatan tersebut. Apalagi kinerjanya dalam membangun dan memajukan daerah dapil  Jatim 2 telah terbukti dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Baik bidang pembangunan, infratruktur , pendidikan dan pemberdayaan ekonomi dalam rangka mewujutkan kemandirian ekonomi dan mensejahterakan masyarakat.

Cak Khumain yang dalam posisi aman karena sudah resmi mengantongi rekom dari DPP PAN  sejak 23 Juni 2024 lalu untuk maju di Plkada Sidoarjo mengaku mendapat support sangat positif dari partainya. Selain didukung jumlah perolehan kursi DPRD sidoarjo  5 kursi juga kepedulian DPP PAN terlihat dari rutin memantau setiap kegiatan  yang digelarnya. Pasca menggemgam rekom ditangan, tarjet utama anggota Komisi C DPRD Provinsi Jatim saat ini adalah fokus untuk konsolodasi internal partai,  mencari pasangan, dan mencari mitra koalisi baik partai parlemen maupun non parlemen. Termasuk  mengandeng tokoh masyarakat dan tokoh agama  dan terus melaksanakan kegiatan kegiatan politik yang sudah diawail sejak sebelum mendapat recomendasi.
 

Sejauh ini, Cak Khulaim mengaku sudah mendekati beberapa calon potensial,  pertama dengan Plt Subandi baik dalam event formal secara khusus maupun non formal. Kedua rekan sesama anggota DPRD Provinsi Jatim. Amir Aslichin baik  dalam pertemuan mapun  kunjungan kerja. Selanjutnya dengan H Usman.  Juga berdiskusi dengan beberapa tokoh nasyarakat maupun pengurus Muhammadiyah membahas persoalan Sidoarjo, apa yg diharapkan masyarakat Sidoarjo ke depan. Tuntutan, harapan dan keinginan masyarakat Sidoarjo umumnya  berharap Cak Khulaim mampu memjadi pemimpin yang  benar benar amanah dan anti korupsi

Dukungan yang terus mengalir dan menguat seperti dari komunitas Pelita  Prabu, grup WA RPS, kelompok Muhammadiyah, elemen masyarakat umum yang membantu menginisiasi terselenggaranya acara Ngobrol Gayeng  ini.  Khulaim juga mengatakan program sosialisasi ini akan terus digelarnya secara rutin agar niat baiknya dan visi misi keterpihakan kepada rakyat semakin  dipahami masyarakat. Agenda terdekatnya yakni bertemu dengan ikelompok nelayan dan para petani di kecamatan Tarik. Khusus kelompok tani ini  sudah dibantu mesin pemanen padi dan bantuan ternak.

Visi misi “ Bangun Deso Noto Kuto” Cak Khulaim tidak hanya berhenti sebagai slogan namun bisa direalisasikan dengan konsep kematangan pengalaman mulai dar yang cuman anggota BPD sampai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Meski diakuinya  implememtasinya berat dilakukan, tapi menurutnya sudah waktunya pembangunan  Sidoarjo tidak hanya kotanya saja yang menurutnya  tidak sentralistik. Sementara Sidoarjo memiliki  353 desa, Maka sinergi antara pemerintahan desa dan kota bisa diwujutkan mulai dari elemen paling kecil yakni keluarga.  Desa adalah miniatur kabupaten, tidak boleh kebttuhan dasar  lebih besar pasak daripada tiang.

“Ada kepercayaan untuk membangun desa. Dulu dianggap bayi . pengajuan pembangunan  jalan paving dapatnya selokan. Desa  harus diberi angaran. Desa harus mampu mengelola anggaran untuk kebutuhan membangun desa. BPD mengelola pembangunan sesuai amanah pemerintah kabupaten. Selama ini anggaran tidak top daown, pemerintah desa dipimpin kepala desa, dibantu perangkat desa. Anggaran ADD dan BKD(Bantuan keuangan desa) sebagian pada Bumdes pembagian wilayah RW, RT. Bagaimana Sidoarjo bisa memakmurkan dan mensejahterakan warga masyarakatnya dengan mewujutkan semakin banyak desa yang mandiri” ujarnya .

Ke depan tidak hanya sekolah gratis, kesehatan gratis, tapi pendapatan  juga meningkat dengan cara  kehadiran pemerintah daerah menciptakan sentra sentra  ekonomi,  pendapatkan maksimal  mulai  dari retribusi mauppun  aktifitas jual beli. Agar kebutuhan masyarakat teratasi Menurut UU, APBD harus distribusi dana ke masyarakat,  baik untuk bantuan warga miskin, musibah dlll jamkesmas, terutama untuk warga yang belum punya BPJS, SKTM. anggaran disiapkan oleh pemerintah. Sebagai dana untuk kestabilan ekonomi.

Menurutnya  bagaimana konsep menbangun desa menata kota ini bisa terealisasi,  maka pihaknya mewacanakan pemekaran kabuoaten kota agar pendapatan meningkat. Tarjer adanya pemerataan pembangunan, beroriensltaai kebutuhan dasar warga masyarakat.  Pendapatan APBD  lebih besar. Apalagi, Sidoarjo memiliki banyak potensi yang belum tergarap. Ia menyesalkan alokasi pembangunan yang hanya  wilayah yang sama tiap tahunnya. Ke depan tidak hanya  bentuk bangunan yang  banyak  tapi harus ada multy effect. Tidak hanya peningkatan  perekonomian, menjadikan desa mandiri, memperdayakan SDM dan potensi SDA, memperomosikan kearifan lokal.
Memenuhi kebutuhan desa dengan  pendapatan harus lebih besar daripada kebutuhan, desa harus mampu menghaailkan Pendapatan Desa untuk membangun desanya.