F-PKB Berharap P-APBD 2024 Reduksi Isu Kesenjangan Spasial

Fraksi PKB DPRD Jawa Timur berharap Pemprov Jatim menjadikan P-APBD 2024 sebagai instrumen fiskal untuk mereduksi berbagai isu kesenjangan spasial. Hal ini bertujuan agar pembangunan di Jawa Timur tidak hanya maju secara sektoral, melainkan juga merata secara spasial (kewilayahan).  

Juru bicara Fraksi PKB DPRD Jatim, Ubaidillah menyebut, mengacu data yang disampaikan Pj.Gubernur Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur triwulan I-2024 (y-o-y) hanya sebesar 4,81 persen. F-PKB menilai capaian tersebut perlu diberi catatan karena capaian itu di bawah rerata pertumbuhan ekonomi nasional semester I-2024 (y-o-y) sebesar 5,11 persen.

Capaian tersebut menjadi indikator prestasi bagi Jawa Timur menurun karena Provinsi Jawa Timur hanya menempati urutan keempat dibandingkan dengan capaian yang sama untuk provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Dimana Yogyakarta 5,02 persen, Jawa Tengah sebesar 4,97 persen, dan Jawa Barat 4,93. Padahal sebelumnya Provinsi Jawa Timur punya reputasi sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbaik kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. 

"Bahkan lima tahun yang lalu, Jawa Timur selalu menjadi provinsi dengan rerata pertumbuhan ekonomi di atas rerata pertumbuhan ekonomi nasional," katanya, Kamis 25 Juli 2024.

Anggota Komisi A DPRD Jatim itu menilai dengan kondisi tersebut akan semakin memperberat upaya Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang lebih inklusif, yakni pemerataan pembangunan. Baik dari sisi pendapatan per-kapita maupun pembangunan dari aspek spasial (kewilayahan). Terutama reduksi terhadap disparitas pembangunan di Jatim sisi utara dan selatan. 

"Termasuk kesenjangan antara pembangunan Jawa Timur di wilayah aglomerasi Gerbang-Kertosusilo dan Kawasan kepulauan Jawa Timur," paparnya.

Hal tersebut relevan diketengahkan mengingat terkait dengan upaya mengatasi kesenjangan yang ditandai dengan indeks Gini, capaian Provinsi Jawa Timur tahun 2023 mengalami tren negatif dibanding tahun 2022. 

F-PKB berharap Pemprov Jatim untuk berupaya menurunkan angka indeks gini ratio demi menjaga keseimbangan antara tingginya angka pertumbuhan ekonomi dengan angka indeks Gini. Mengingat, PDRB per kapita/tahun provinsi Jawa Timur tahun 2023 sebesar Rp71,12 juta, meningkat 7,36% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 66,36 juta/tahun.

"Momentum positif tersebut harus diimbangi dengan pemerataan tingkat pengeluaran sehingga roda perekonomian berjalan secara seimbang. Kesenjangan sosial-ekonomi secara sosiologis memicu banyak potensi anomi di masyarakat sehingga pemerintah daerah harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh terkait dengan tren negatif indeks gini ratio," tuturnya.

Ubaidillah ingin mengetahui ukuran kerangka perangkaan dalam Perubahan APBD Jawa Timur tahun 2024 ini mampu menjawab tantangan pemerataan pembangunan, reduksi kemiskinan dan pengangguran, maupun perlindungan sosial.

"Struktur anggaran yang tertuang dalam dokumen Perubahan APBD tahun anggaran 2024 ini harus mampu menerjemahkan secara lebih maksimal tema besar yang diusung dalam RKPD dibandingkan dengan postur APBD sebelum perubahan," paparnya.

Terkait dengan membaiknya Indeks Theil, penurunan angka kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran terbuka (TPT), maupun peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), F-PKB mengapresiasi capaian Provinsi Jawa Timur di triwulan II-2023 yang menunjukkan tren positif. 

Namun F-PKB mengkritisi kegagalan Pemrov Jatim dalam lima tahun terakhir yang belum bisa mengurangi Tingkat Pengganguran Terbuka (TPT) di pusat-pusat industri Jawa Timur. Terutama sentra industri manufaktur di wilayah aglomerasi Jawa Timur.