Komisi B Dorong Percepatan Perhutanan Sosial

Kab. Banyuwangi - Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Mahdi mendorong Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur melalui Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah Banyuwangi untuk melakukan percepatan perhutanan sosial yang merupakan program inisiatif pemerintah yang menjadi Program Prioritas Nasional, berupa sistem pengelolaan hutan lestari dimana kelompok masyarakat atau masyarakat hukum adat itu menjadi pelaku utama untuk mengelola hutan negara atau hutan adat untuk kesejahteraan rakyat.

“Kami terus mendorong Dishut Provinsi Jawa Timur melalui CDK Wilayah Banyuwangi ini untuk terus menggenjot percepatan Perhutanan Sosial di wilayah kerjanya agar tidak ada lagi masyarakat yang dikejar-kejar, tidak boleh lagi ada rasa takut. Hutan harus dimanfaatkan, tapi bukan untuk dimiliki pribadi, namun karena ini adalah milik bersama dan harus dijaga,” ujar Mahdi saat melakukan Kunjungan Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur di CDK Wilayah Banyuwangi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Kamis (8/8/2024).

Mahdi menjelaskan ada 5 bentuk skema implementasi perhutanan sosial yang harus di capai oleh OPD terkait.

“Ada 5 bentuk skema implementasi perhutanana sosial yang harus capai seperti Hutan Desa (HD), Hutan Adat (HA), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Pola Kemitraan,” jelasnya.

Mahdi juga berharap melalui perhutanan sosial ini kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dapat lebih baik lagi. “Program ini difokuskan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat disekitar hutan. Agar kesejahteraannya dan keamanannya dapat terjamin,” imbuhnya.