gerbang baru nusantara

Banggar Minta Pemprov Jatim Fokus Gali Potensi PAD di Sektor Lain

Kota Yogyakarta - Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi menekankan Pemprov Jatim untuk terus fokus gali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor lain selain pajak kendaraan bermotor. Hal ini disampaikan usai melakukan Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) ke Bapedda Yogyakarta, Kamis (22/8/2024).

Rahmat Hidayat
Kamis, 22 Agustus 2024
Bagikan img img img img
Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi menekankan Pemprov Jatim untuk terus fokus gali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor lain selain pajak kendaraan bermotor.

Kota Yogyakarta - Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi menekankan Pemprov Jatim untuk terus fokus gali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor lain selain pajak kendaraan bermotor. Hal ini disampaikan usai melakukan Kunjungan Kerja Badan Anggaran (Banggar) ke Bapedda Yogyakarta, Kamis (22/8/2024).

“Tadi disampaikan oleh Bapedda kita harus terus mendorong bagaimana PAD itu tidak hanya bersumber dari pajak kendaraan motor saja inilah yang sudah kami coba untuk kami gali,” ujar Kusnadi.

Kusnadi menyampaikan bahwa proses perjalanan pembentukan Undang-undang nomor 1 Tahun 2022 ini mempertimbangkan banyak hal. “ Seperti yang di dalam sambutan saya tadi Sebagai pimpinan Provinsi Jawa timur bahwa Undang-undang tentang perimbangan keuangan pemerintah daerah satu tahun 2022 itu kan mulai berlaku 2025 nanti. Dalam hal ini pemerintah pusat pada waktu menyusun undang-undang  bersama dengan DPR ingin ada keadilan karena memang operasional dari kendaraan kendaraan bermotor itu ada di kabupaten/kota,” jelasnya. 

“Tapi setelah di evaluasi di Jawa timur sendiri itu dari 38 kabupaten kota ternyata ada 17 kabupaten/kota Jawa Timur yang mengalami penurunan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dibandingkan dengan pola-pola yang lama yang menggunakan sistem transfer kalau sekarangkan ini langsung. Itu terjadi di daerah perkotaan-perkotaan kecil yang hanya tiga kecamatan seperti kota Mojokerto mengalami penurunan. Daerah-daerah yang miskin struktur lembaga perkreditan di sana itu belum lengkap tentunya,” imbuhnya.

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu