Banggar Minta Pemprov Jatim Serius Program Pengentasan Kemiskinan
Badan Anggaran (Banggar) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2024, masih memfokuskan kepada sektor penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka.
Badan Anggaran (Banggar) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2024, masih memfokuskan kepada sektor penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran terbuka. Dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat satu, yang berlangsung pada Jumat (31/7/2024) lalu tersebut, sebagian besar Indeks Kinerja Utama (IKU) pada APBD tahun 2023 lalu telah berhasil melampaui target.
Anggota Banggar, Hikmah Bafaqih menjelaskan, dari 11 IKU yang ditargetkan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), beberapa IKU yang tidak tercapai adalah di sektor pengentasan kemiskinan.
"IKU IKU yang tidak tercapai itu, memang masih di isu isu pengentasan kemiskinan. Ya kita menaruh hormat kepada Pemerintahan Bu Gubernur, yang dilanjutkan oleh pak PJ Gubernur hari ini ya, yang bisa menjadi juara untuk percepatan pengurangan kemiskinan, secara Provinsi se Nasional," jelasnya, Sabtu (3/8/2024).
Meskipun diakuinya, untuk pengurangan kemiskinan tercepat, berhasil dilakukan, namun pengurangan tersebut masih jauh dari target.
"Hanya, sudah begitupun tidak menggeser fakta bahwa ternyata Jawa Timur masih Provinsi dengan penduduk miskin terbesar 9,7 atau hampir 4 jutaan," imbuhnya.
Hikmah menegaskan, untuk mencapai target pengentasan kemiskinan di Jatim, diperlukan kolaborasi seluruh pihak, atau melibatkan seluruh stakeholder. Pemerintah hingga masyarakat, didorong untuk serius dan bahu membahu membuat program pengentasan kemiskinan yang berdampak.
"Itukan artinya, menurut kami Banggar, dibutuhkan langkah langkah yang lebih serius lagi, lebih menyatukan multi stakeholder, untuk berbicara poverty (kemiskinan) ini isu kemiskinan ini harus direspon dengan serius," tegasnya."Percepatan pengurangan yang kemarin terjadi, itu ternyata tidak cukup signifikan berdampak kepada berkurangnya jumlah penduduk miskin. Karenanya kita berharap, tetap ada langkah langkah lebih progresif lagi untuk melakukan akselerasi," tambahnya.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, angka kemiskinan di Jatim mencapai 9,79 persen pada periode Maret 2024. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,56 persen poin dibandingkan Maret 2023 yang mencapai 10,35 persen.










