Orientasi anggota DPRD Provinsi 2024-2029, Anik ajak anggota DPRD Jatim wujudkan kinerja maksimal untuk masyarakat

Pimpinan sementara DPRD Jatim, Anik Maslachah, menekankan pentingnya anggota DPRD Jatim untuk tetap semangat dan mengedepankan tanggung jawab para anggota DPRD Jatim dalam menjalankan peran mereka, usai mereka mengikuti orientasi anggota DPRD Jatim.

"Orientasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai ajang untuk membekali kita dalam menghadapi tantangan besar di Jawa Timur. Ada pesan penting dari Kemendagri agar kita lebih selektif dan akuntabel dalam setiap kebijakan yang kita buat," ujar Anik disela kegiatan orientasi 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029 yang digelar oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (03/09/24)

Semangat kata Anik harus di jaga agar kinerja anggora DPRD Jatim lebih maksimal lagi. Anik juga menyentil masalah disiplin, terutama terkait rendahnya kehadiran dalam sidang paripurna dan rapat komisi pada periode sebelumnya. 

"Kita harus mengubah fenomena ini. Ingat, kita dipilih dan digaji oleh rakyat, dan setiap kebijakan yang kita buat harus memberikan dampak nyata bagi mereka," ucapnya.

Politisi PKB ini pun melontarkan ajakan unik. "Kita juga harus bekerja dengan gembira. Ketika kita senang dalam bekerja, hasil yang maksimal pasti akan menyusul," tutupnya.

Anik juga mengatakan orientasi ini diharapkan mampu mempersiapkan para anggota DPRD Jatim untuk bekerja lebih baik dalam menghadapi dinamika politik dan persoalan kompleks di Jawa Timur. 

"Dengan semangat yang tinggi dan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat semoga akan kita pegang dalam menjalankan amanah sebagai anggota DPRD Jatim 2024-2029" pungkasnya.

Sementara itu dalam orientasi anggota DPRD yang diikuti DPRD Jatim, DKI Jakarta dan Sumatera Barat, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, memberikan peringatan keras mengenai krisis anggaran yang mengancam beberapa daerah saat ini. Dalam pidatonya, Tomsi menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. 

"Kita harus waspada terhadap ancaman krisis anggaran di sejumlah wilayah. Tanggung jawab ada di pundak Anda untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada masyarakat dan tidak memperburuk kondisi fiskal," ucapnya.