Gelar orientasi untuk 120 anggota DPRD Jatim, Mendagri warning agar berhati-hati kelola anggaran

120 anggota DPRD Jatim diwarning Kementrian Dalam Negeri  (Kemendagri) untuk berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah. 

"Bukan nakut-nakutin, tapi mengingatkan," ujar Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, yang berbicara didepan 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029 saat mengikuti Orientasi DPRD Provinsi Tahun 2024 yang dielenggaraan di Mercure Ancol, Jakarta, Selasa (03/09/24).

Tomsi Tohir menekankan pentingnya strategi yang terukur dalam merencanakan anggaran, serta pengetahuan yang kuat untuk mencegah terjadinya defisit yang lebih parah. DPRD diminta memiliki pengetahuan dan strategi yang terukur dalam pengelolaan anggaran, 

"Saya harap warning ini bisa menjadi pengingat bagi para anggota DPRD Jawa Timur dalam menghadapi tantangan pengelolaan anggaran di masa depan. Lenihlah berhati hati dan tidak sembrono," ungkapnya. 

Dalam kesempatan ini Tomsi Tohir juga megatakan Jatim tidak semborono dalam mengwlola anggarannya. Pasaslnya masih banyak sejumlah daerah mengalami defisit anggaran yang serius hingga tidak mampu membiayai program penting, termasuk penyelenggaraan Pilkada. 

"Banyak daerah anggarannya minus karena target pendapatan yang terlalu tinggi. Proyek banyak, tapi akhirnya anggaran defisit," jelasnya.

Bahkan, lanjutnya, ada daerah yang tidak bisa membayar gaji pegawai dan terpaksa mengajukan pinjaman ke bank daerah. Namun, Kemendagri menolak memberikan izin atas pinjaman tersebut. 

"Setiap pinjaman harus diajukan ke kami, dan kami tidak pernah ACC jika itu membahayakan keuangan daerah," ungkap Tohir

Dengan kodisi itu, Tomsi Tohir berharap ini menjadi pegangangan anggota DPRD Jatim dalam pengelolahan anggaran. Jangan sampai dengan anggaran yang besar akan membuat DPRD Jatim sembrono dalam pengawasan pengelolahan anggaran.

"Jadikan anggaran yang besar di Jatim untuk benar-benar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Jatim.  Jangan ini malah membuat persoalan hukum," pungkasnya.