Kuat Penolakan, Reklamasi Pesisir Pantai Timur Surabaya Layak Ditunda

Anggota DPRD Jawa Timur Lilik Hendarwati minta pemerintah terlebih dahulu menunda reklamasi kawasan pesisir dengan luasan 1.084 hektar Pantai Timur Surabaya dan bernilai investasi Rp 72 triliun. Alasannya hingga saat ini sedang banjir penolakan dari nelayan dan warga sekitar.

"Yang berdampak itu adalah masyarakat setempat. Jadi sudah selayaknya ditunda terlebih dahulu, "ujar wanita yang juga ketua fraksi PKS DPRD Jawa Timur ini, Kamis (17/10/2024).

Wanitas asal Surabaya ini mengatakan harusnya perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk melihat respon dari masyarakat atas dampak dari reklamasi tersebut. "Harusnya kami di DPRD Jawa Timur selaku pemangku dapil diajak bicara dan sosialisasi terlebih dahulu. Nantinya kami akan serap aspirasi masyarakat untuk melihat respon mereka, "terangnya.

Lilik mengakui hingga saat ini masyarakat setempat berulang kali menyampaikan aspirasi atas penolakan tersebut. " Sekarang ini saya itu sering diwaduli kalau masyarakat di sekitaran pantai Timur Surabaya tersebut menolak adanya reklamasi itu, "lanjutnya.

Warga, kata dia, kawatir akan masa depan anak mereka jika adanya reklamasi tersebut."Rata-rata disana adalah nelayan tambak tentunya akan terdampak yang merugikan mereka. Jadi saya minta reklamasi benar-benar ditunda dan dicarikan jalan keluarnya. Jangan sampai masyarakat dirugikan dampaknya, "sambungnya.

Lilik mengatakan selama ini opini masyarakat atas penolakan tersebut karena melihat adanya reklamasi yang terjadi pantai indah kapuk di Jakarta dimana dalam reklamasi disana juga mengalami penolakan dari warga sekitar.

"Dampak dari reklamasi disana itu antara lain tercemarnya air tanah akibat intrusi air laut menyingkap potensi bencana ekologis yang menghantui daratan artifisial hasil reklamasi. Reklamasi mengubah ekosistem Kapuk, dari rawa mangrove menjadi permukiman dan perdagangan,"tuturnya.

Pemerintah menetapkan 14 proyek PSN baru pada Maret 2024. Belasan proyek ini melengkapi ratusan proyek PSN yang lebih dulu digeber sejak kepemimpinan Jokowi.

PSN ini tersebar di Kepulauan Riau, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Ia mencakup berbagai sektor, seperti kawasan industri (8), kawasan pariwisata (2), jalan tol (2), kawasan pendidikan (1), riset dan teknologi, kesehatan (1), serta proyek migas lepas pantai (1).Begitu pula dalam proyek pengembangan kawasan pesisir (PKP) Surabaya dengan reklamasi ini .

Berdasarkan data yang ada, luasan yang akan tereklamasi 1.085 hektar dengan PT. Granting Jaya sebagai operator. Luasan itu terbagi menjadi empat blok, meliputi Blok A (84 hektar) di dalamnya mencakup perkantoran, hotel, ruko, dan kawasan rekreasi. Blok ini juga memiliki area konservasi mangrove.

Ada Blok B seluas 120 hektar untuk zona perikanan, pelabuhan perikanan modern, pasar ikan segar, cold storage, dan pusat lelang perikanan. Ada blok tempat pemeliharaan kapal, pusat perbelanjaan, industri olahan hasil laut, UMKM, balai latihan perikanan, pusat pembibitan, hingga perumahan nelayan modern.

Lalu, Blok C seluas 260 hektar sebagai zona kemaritiman, museum maritim nasional, convention center, hotel, dermaga, dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan kemaritiman. Lalu, perguruan tinggi kemaritiman, ruko, area komersial, villa estate, apartemen, dan kompleks pendidikan umum. Sedangkan Blok D, merupakan zona paling luas, mencapai 620 hektar. Di blok ini sebagai pusat hiburan dan bisnis, lengkap dengan hal pertunjukan, hotel, apartemen, kompleks pertokoan, SWL Square, pasar produk ekonomi kreatif, dan industri zero emission ramah lingkungan.