Kemiskinan di Jawa Timur Menurun, Inilah Alasannya

Keberhasilan Jawa Timur untuk menurunkan angka kemiskinan sampai sekarang ini masih menimbulkan pro kontra. Alasannya, ketika pemprov mengklaim keberhasilan tersebut, ternyata hal ini tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

"Kalau dikata kemiskinan berhasil turun, namun kenapa daya beli masyarakat di Jawa Timur ini malah menurun," ungkap ketua komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno, Jumat (25/10/2024).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini berdasarkan data BPS memang kemiskinan sudah turun tinggal 9,97 atau sudah turun satu digit. "Tapi itukan data BPS. Namun faktanya dilapangan ditemukan dimana sampai sekarang ini daya beli masyarakat menurun,"jelas ketum DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia) ini.

Wanita asal Malang ini lalu mencontohkan dari koperasi wanita yang dikelolanya, ternyata yang melakukan pengajuan pinjaman bisa mencapai 77 persen" Dari 100 persen anggota yang mengajukan pinjaman bisa sampai 77 persen. Kalau sekarang ini mqlah menurun tinggl 40 persen. Itupun pengajuannya turun lagi meski disiapkan platfom tinggi,"jelas sekretaris PDI perjuangan Jawa Timur ini.

Ia mengatakan dari anggotanya tersebut alasannya minimnya yang melakukan pengajuan pinjaman beralasan karena ekonomi sedang tidak baik-baik saja." Temuan ini membuktikan kalau statistik penurunan kemiskinan di Jawa Timur sekarang ini belum sebanding faktual lapangan," jelasnya.

Bansos dari pemerintah, kata Sri Untari, sangat membantu untuk menurunkan kemiskinan."Penyaluran bansos harus diberikan disesuaikan waktu yang tepay. Jangan pas pilkada baru digelontorkan, "sambungnya.

Untuk melihat masyarakat yang berada di garis kemiskinan, tuturnya, sangatlah mudah melalui penerima PKH(Program Keluarga Harapan dan PBLT( Penerima Bantuan Langsung Tunai). " Di dua unsur ini besar penyimpangannya. Masyarakat yang sudah hidup layak masih saja menerima. Ke depan perlu ada lagi verifikasi data yang benar, "terangnya.

Sri Untari menambahkan sinergi antara Pemprov dan pemkab maupun pemkot di Jawa Timur perlu dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan. "Kami mendorong adanya sinergi tersebut untuk diperkuat. Pemprov harus menjadi dirigen yang sangat kuat dalam menata anggaran APBD kabupaten dan kota serta APBD Jawa Timur untuk pengentasan kemiskinan,"terangnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, persentase penduduk miskin di Jawa Timur pada Maret 2024 adalah 9,79%. Indikator kemiskinan merupakan salah satu angka strategis yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembangunan di Indonesia. Indikator kemiskinan terbagi menjadi tiga, yaitu Angka Kemiskinan (P0), Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Keparahan Kemiskinan (P2).