Fraksi Golkar Pimpin Komisi C DPRD Jatim, Fokus Tingkatkan PAD
Susunan pimpinan Komisi C DPRD Jawa Timur resmi terbentuk. Penetapan susunan komisi itu berlangsung dalam rapat paripurna di DPRD Jawa Timur pada Kamis (24/10/2024). Wakil Ketua III DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono menyampaikan bahwa Fraksi Golkar kini memimpin Komisi C yang berperan strategis dalam mengawasi sektor keuangan dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Timur.
Susunan pimpinan Komisi C DPRD Jawa Timur resmi terbentuk. Penetapan susunan komisi itu berlangsung dalam rapat paripurna di DPRD Jawa Timur pada Kamis (24/10/2024). Wakil Ketua III DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono menyampaikan bahwa Fraksi Golkar kini memimpin Komisi C yang berperan strategis dalam mengawasi sektor keuangan dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jawa Timur.
"Kebetulan Fraksi Golkar mendapatkan pimpinan Wakil Ketua DPRD III dan untuk Komisi C, kami juga memimpin sebagai Ketua," kata Blegur usai penetapan susunan komisi DPRD Jatim, Kamis (24/10/2024).
Blegur mengatakan bahwa Komisi C sendiri memiliki peran krusial terkait keuangan daerah. Terutama dalam menggali potensi PAD. "Ketua Komisi C saat ini adalah Pak Adam Rusydi (Fraksi Partai Golkar), dan Wakil Ketua Agus Wicaksono dari PDI Perjuangan," tambah Blegur.
Blegur berharap, Komisi C DPRD Jatim yang baru terbentuk, bisa bekerja maksimal dalam mendukung pemerintah provinsi untuk menggali potensi pendapatan yang lebih besar.
"Saya sampaikan kepada rekan-rekan Komisi C, mari bekerja dengan baik untuk membantu pemerintah provinsi. Sehingga kekuatan APBD provinsi Jawa Timur bisa semakin menambah setiap tahunnya," ujar Blegur.
Meski provinsi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, Blegur menegaskan bahwa DPRD Jatim akan selalu mendukung kebijakan pusat yang berkaitan dengan peningkatan keuangan daerah.
“Kami di DPRD akan mendukung penuh kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang sejalan dengan kepentingan daerah,” tuturnya.
Meski, Blegur juga mengakui bahwa mulai tahun 2025, Pemprov Jawa Timur akan kehilangan potensi PAD dari pajak kendaraan bermotor yang signifikan.
"Pada tahun 2025, APBD kita akan menyusut karena kehilangan potensi pajak kendaraan bermotor sebesar Rp4 triliun. Ini menjadi tugas Komisi C yang baru untuk mencari cara mengatasi tantangan ini, dengan memberikan masukan kepada OPD untuk meningkatkan pendapatan," jelas Blegur.
Ia optimistis bahwa kedekatan geografis Jawa Timur dengan pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan membuka peluang baru dalam menggali potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
"Jawa Timur merupakan daerah strategis dan dekat dengan pemerintahan IKN. Kami yakin potensi-potensi baru akan muncul, yang dapat mendukung kebijakan pemerintah pusat sekaligus menambah pendapatan daerah," tambahnya.
Saat ditanya terkait kemungkinan penerapan program makan gratis menggunakan APBD Jatim, Blegur menilai hal tersebut sangat memungkinkan. Namun, menurutnya, kebijakan ini perlu menunggu hasil pemilihan Gubernur Jatim mendatang.
"Memungkinkan untuk diterapkan di Jatim. Program makan siang gratis bisa terwujud, terutama jika selaras dengan kebijakan pemerintah pusat," kata Blegur.
Ia juga menyampaikan bahwa prioritas alokasi anggaran menjadi ranah eksekutif. Namun DPRD Jatim, khususnya Fraksi Golkar, mendorong penuh kebijakan yang menekan angka kemiskinan, termasuk melalui program makan gratis.
"Fraksi Golkar sangat mendukung upaya pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Program makan siang gratis, sekolah gratis, hingga kesehatan gratis, jika diterapkan, tentu akan sangat membantu masyarakat Jawa Timur," tambah Blegur.
Blegur optimis, apabila kebijakan ini berjalan, Jawa Timur akan merasakan dampak positif yang signifikan.
"Dengan menekan angka kemiskinan, dampak positif akan terlihat di masyarakat. Selanjutnya, kita tinggal fokus menciptakan lapangan pekerjaan agar masyarakat Jawa Timur semakin sejahtera," imbuhnya.
Sementara terpisah, Wakil Ketua IV DPRD Jatim dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), Sri Wahyuni memberikan pandangannya terkait penetapan susunan Komisi A.
Ia berharap, pimpinan Komisi A yang juga melibatkan Partai Demokrat dapat bekerja sama dengan baik untuk kemajuan Jawa Timur.
"Harapan saya, semoga kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tupoksi masing-masing. Ke depan, semoga kita bisa memberikan manfaat bagi Jawa Timur yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera," tutup Sri Wahyuni.










