Fraksi Partai Gerindra Soroti Tiga Aspek Raperda APBD Jatim

Fraksi Partai Gerindra soroti tiga hal dalam Raperda APBD Jatim tahun anggaran 2025. Ketiga hal tersebut mencakup pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Juru bicara F-Gerindra Bima Rafsanjani Rafid mengungkapkan keprihatinan terkait pendapatan daerah. Penurunan besaran APBD 2025 mendorong Pemprov Jatim mencari sumber lain di luar pajak kendaraan.

“Ketergantungan ini kurang sehat dan perlu terobosan baru,” ujarnya, Kamis (31/10/2024). Ia menekankan pentingnya solusi kreatif dalam sektor pendapatan daerah.

F-Gerindra menyoroti penambahan modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Namun, kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah masih belum signifikan.

“Banyak aset Pemprov berpotensi meningkatkan PAD, tetapi terkendala masalah pencatatan dan status hukum,” tuturnya. Hal ini menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan.

Dalam hal belanja daerah, F-Gerindra mendorong Pemprov Jatim fokus pada sektor ekonomi produktif. Pengembangan UMKM dan sektor pariwisata dinilai penting untuk memperkuat ekonomi lokal.“Beberapa sektor produktif masih rendah angkanya untuk urusan pemerintahan wajib,” paparnya. Strategi terfokus diharapkan mampu meningkatkan belanja daerah yang lebih efektif.

Mengenai pembiayaan daerah, F-Gerindra meminta pemahaman lebih mendalam di masing-masing komisi. Pencermatan ini penting agar tidak ada persepsi negatif terhadap serapan anggaran OPD.