Banggar Sebut Tak ada Anggaran Dana Ganti Rugi Ternak PMK

Peternak di Jawa Timur siap gigit jari jika hewannya terkena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Mengingat Pemprov Jatim tidak mengalokasikan anggaran untuk ganti rugi untuk peternak yang sapinya mati terkena PMK.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur, Muhammad Ashari mengaku alokasi untuk penanganan PMK hanya disetujui Rp 25 miliar. Namun jumlah itu tidak termasuk untuk ganti rugi untuk peternak yang hewannya mati terjangkit PMK. Anggaran hanya diperuntukkan kebutuhan untuk pengadaan obat-obatan, vitamin, pendampingan peternak, dan vaksin bagi ternak yang terdampak PMK. 

Ashari menegaskan, Banggar tidak dapat menyetujui usulan Dinas Peternakan sebesar Rp 150 Miliar untuk penanganan PMK karena dianggap terlalu banyak.

 "Kami (Banggar) hanya dapat menyetujui anggaran Rp 25 Miliar karena kebutuhan yang ada, meskipun usulan dari Disnak jauh lebih besar," bebernya, dikonfirmasi, Jumat 31 Januari 2025.

Dengan alokasi anggaran penanganan PMK,  diharapkan dapat membantu mengurangi dampak akibat wabah dan percepatan pemulihan peternakan.

DPRD Jatim dan pemerintah mendukung upaya penanggulangan wabah PMK karena akan dapat berdampak pada ekonomi masyarakat.

"Peternak di Jatim diharapkan dapat kembali melanjutkan kegiatan produksi ternak dengan lebih aman, sementara petugas kesehatan hewan dapat lebih maksimal dalam melakukan pencegahan dan penanganan PMK," tuturnya.

Pj Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengungkapkan, anggaran Rp 25 Miliar untuk membeli vaksin PMK sebanyak 320 ribu dosis. Selain itu, Kementerian Pertanian (Kementan) juga membantu sebanyak 1,7 juta dosis. 

"Iya (anggaran Rp 25 Miliar, red) untuk beli vaksin, semuanya," ucapnya. 

Saat ditanya terkait Universitas Airlangga yang memproduksi vaksin PMK, 

Adhy mengaku jika memang vaksin sudah diuji oleh Unair, dan hasilnya valid bisa digunakan serta harganya lebih murah, Pemprov Jatim akan membelinya.

 "Saya baru tahu itu. Kalau kerja sama bagi Unair mudah saja bagi kami," katanya.