DPRD Jatim Dukung Pemprov Jatim dalam Penanganan Wabah PMK

Surabaya – DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam menanggulangi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang saat ini tengah melanda daerah tersebut. Sebagai bentuk komitmen, DPRD Jatim menyatakan siap bekerja sama dengan Pemprov Jatim dalam penanggulangan wabah ini demi melindungi kesehatan ternak dan kesejahteraan peternak.

Ketua DPRD Jatim, M. Musyafak, menegaskan bahwa wabah PMK adalah persoalan bersama yang harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak. "Penanganan wabah PMK ini bukan hanya tugas pemerintah, namun juga memerlukan keterlibatan masyarakat dan semua pihak terkait. Kami bersama Pemprov Jatim akan terus memantau dan memastikan segala kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan wabah PMK ini dapat dipenuhi," ungkap Musyafak saat dikonfirmasi pada Sabtu (15/2/2025).

Meskipun tengah menghadapi situasi pengurangan anggaran akibat kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 yang berdampak pada anggaran daerah, DPRD Jatim tetap memberikan persetujuan terhadap alokasi anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk penanggulangan wabah PMK. "Meskipun ada pengurangan anggaran di APBD, kami tetap mendukung penuh kebijakan eksekutif dalam penanggulangan PMK, karena ini adalah langkah penting untuk menyelamatkan sektor peternakan kita," ujar Musyafak.

Anggaran sebesar Rp 25 miliar tersebut direncanakan untuk berbagai keperluan penanggulangan PMK, seperti pengadaan obat-obatan, vitamin, pendampingan peternak, serta pembelian vaksin. "Langkah ini sangat penting untuk memperkuat upaya penanganan PMK dan mencegah penyebarannya semakin luas," jelas Musyafak.

Hingga saat ini, Provinsi Jawa Timur telah menerima 2,2 juta dosis vaksin PMK. Namun, Musyafak menyebutkan bahwa kebutuhan vaksin di Jatim setiap tahunnya mencapai 6,6 juta dosis. "Kami masih kekurangan sekitar 4,4 juta dosis vaksin untuk dapat menekan laju penyebaran PMK. Oleh karena itu, kami berharap agar kebutuhan vaksin ini dapat segera dipenuhi," tambahnya.

Musyafak berharap dengan adanya dukungan anggaran yang telah disetujui, Pemprov Jatim dapat lebih maksimal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan wabah PMK di seluruh wilayah Jawa Timur. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, peternak, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini bersama-sama, demi melindungi kesehatan ternak dan kesejahteraan peternak di provinsi ini.

"Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting agar penanggulangan PMK bisa berjalan optimal. Kami berharap dengan kerjasama yang baik, wabah ini bisa segera tertangani, dan peternak di Jawa Timur bisa kembali beraktivitas dengan aman," tutup Musyafak.