DPRD Jatim Soroti Keluhan Petani Bondowoso Terkait Ketersediaan dan Harga Pupuk

Surabaya – Kelangkaan dan kenaikan harga pupuk menjadi masalah serius yang dihadapi petani di Jawa Timur, terutama di Kabupaten Bondowoso. Meskipun ada jaminan dari pemerintah mengenai ketersediaan pupuk untuk para petani, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Harga pupuk yang melambung dan distribusi yang tidak merata semakin membebani petani, yang sudah menghadapi tantangan berat dalam proses produksi pertanian.

Anggota DPRD Jawa Timur, Yoyok Mulyadi, menyampaikan keluhan yang diterima dari petani di Bondowoso saat melakukan reses di daerah tersebut. Petani setempat mengeluhkan sulitnya memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau. Salah seorang petani, Supii, dari Desa Dadapan, Bondowoso, menjelaskan situasinya, "Kami kesulitan mendapatkan pupuk, dan jika ada pun, prosesnya sangat rumit. Kami berharap ada kemudahan dalam prosedur distribusi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Supii juga mengkritik ketidakmerataan harga pupuk antara daerah satu dengan yang lain. "Di Bondowoso, harga pupuk bisa mencapai Rp 350.000, sementara di Jember hanya sekitar Rp 200.000. Kenapa bisa ada perbedaan harga yang begitu signifikan antar daerah? Kami berharap pemerintah dapat menjamin harga pupuk yang adil dan stabil," tambahnya.

Menanggapi keluhan ini, Yoyok Mulyadi menyatakan bahwa ia akan membawa aspirasi petani ini kepada pemerintah provinsi dan komisi terkait untuk memperbaiki distribusi pupuk di daerah-daerah seperti Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. "Pemerintah harus hadir untuk membantu petani. Jangan sampai kelangkaan dan mahalnya harga pupuk mengganggu perekonomian mereka," tegas Yoyok, yang juga merupakan politisi dari Fraksi PKB.

Terkait dengan tingginya harga pupuk yang bervariasi di beberapa daerah, Yoyok mendorong agar pemerintah segera mengimplementasikan standarisasi harga pupuk di tingkat petani. "Tidak boleh ada perbedaan harga pupuk antar daerah. Harus ada harga standar nasional yang berlaku di seluruh wilayah, sehingga petani di mana pun dapat membeli pupuk dengan harga yang sama," jelasnya.

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah berkomitmen untuk memastikan ketersediaan pupuk guna mendukung swasembada pangan nasional. Beberapa langkah yang telah diambil antara lain mempercepat penyaluran pupuk subsidi, meningkatkan alokasi pupuk untuk petani, menyederhanakan skema distribusi, serta membuka peluang impor pupuk jika pasokan dalam negeri tidak mencukupi.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas distributor atau pengecer pupuk subsidi yang menjual dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Menurutnya, kenaikan harga yang tidak wajar hanya akan merugikan petani dan perlu ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan distribusi pupuk yang lebih efisien, diharapkan petani dapat memperoleh pupuk yang mereka butuhkan tepat waktu, sehingga bisa memulai musim tanam dengan baik dan mengoptimalkan hasil panen mereka.