DPRD Jatim Dorong Pembentukan Pansus untuk Usut Kasus Kredit Fiktif Bank Jatim

Surabaya – Anggota DPRD Jawa Timur mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut tuntas dugaan kasus kredit fiktif yang terjadi di Bank Jatim Cabang Jakarta, dengan total nilai mencapai Rp569,4 miliar. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses investigasi dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Anggota Komisi C DPRD Jatim, Muhammad Ashari, menegaskan bahwa meski ada berbagai pendapat yang mendukung maupun menentang, pembentukan Pansus merupakan langkah penting untuk menyelesaikan masalah ini dengan jelas dan tegas. "Kami terus berupaya untuk merealisasikan pembentukan Pansus ini, bahkan di tengah bulan suci Ramadan. Dukungan dari berbagai fraksi pun terus mengalir," ungkap Ashari di Surabaya pada Selasa (9/3/2025).

Ashari menekankan bahwa keberhasilan pembentukan Pansus ini sangat bergantung pada dukungan luas, termasuk dari Gubernur Jawa Timur, untuk memastikan proses penyelidikan dapat segera dimulai. Ia mengungkapkan bahwa kasus kredit fiktif yang melibatkan Bank Jatim ini bukanlah yang pertama kalinya, sehingga perlu ada langkah nyata untuk menjaga kredibilitas bank milik daerah tersebut.

"Pansus ini akan memastikan adanya transparansi dalam investigasi, serta mendorong perbaikan di Bank Jatim. Kami ingin memastikan bahwa Bank Jatim dapat terus memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelas Ashari, yang juga merupakan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ashari juga menyebutkan bahwa masalah ini telah menjadi perhatian publik, dengan banyaknya dukungan dari aktivis, LSM, dan media. "Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan DPRD, tetapi juga masyarakat luas. Banyak pihak yang menghubungi saya untuk memberikan dukungan bagi pembentukan Pansus ini," tuturnya.

Dengan adanya Pansus, Ashari berharap bahwa masalah ini dapat diselesaikan secara terbuka dan tegas, demi menjaga integritas serta reputasi Bank Jatim, sekaligus memastikan bank tersebut terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan dan perekonomian daerah.