Seleksi Komisari BUMD Tidak Libatkan DPRD Jatim, Usulkan Revisi Perda

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Salim Azhar mengkritik seleksi calon direktur maupun seleksi calon komisaris BUMD plat merah yang tidak melibatkan wakil rakyat Jawa Timur. Meski secara kelembagaan DPRD Jatim merupakan mitra sejajar Pemprov Jawa Timur dalam penggelolaan program kerakyatan.

“Kalau yang sudah jalan. Hasil seleksi tersebut tidak melibatkan sama sekali anggota DPRD,” sesal anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur. 

Salim menyampaikan, apapun alasannya Pemprov Jatim tidak bisa berjalan sendiri. Karena itu, peranan legislatif sebagai pengawas anggaran harusnya ikut dilibatkan. Sehingga pengawasan terhadap proses penggunaan anggaran ataupun proses target pendapatan asli daerah (PAD). “Pemprov dalam hal ini berjalan sendiri, dengan alasan perda No 8 tahun 2019,” tandas politisi muda Nahdlatul Ulama Jawa Timur ini.

Lanjut Salim Azhar, harusnya pemprov melibatkan DPRD. “Minimal ajak bicara sebelum seleksi itu berjalan. Minimal anggota DPRD dalam hal ini komisi C bisa memberikan masukan-masukan kriteria - kriteria calon direksi/komisari di BUMD,” tandasnya. 

Karena selama ini, tandas mantan aktivis PMII Surabaya ini, di akui atau tidak kinerja BUMD Jatim masih jauh dari harapan. Mulai pengelolaan sampai pada pendapatan. “Maka dari itu kami mengusulkan perubahan perda tersebut. Yang mana dalam proses pemilihan direksi / komisaris melibatkan pihak legislatif,” terang Salim.

Sejauh ini, Pemprov Jatim menggelar seleksi untuk komisaris PT Panca Wira Usaha Jatim, direktur PT  Jatim Grha Utama, komisaris PT Air Bersih Jatim, dan calon direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur. Seleksi direksi dan komisaris Bank Jatim.