Komisi D Dorong Pemprov Pasang EWS di Area Rawan Longsor

Tragedi longsor di jalan Cangar, Pacet, Mojokerto hingga memakan korban meninggal akibat tertimbun tanah, harus dijadikan pembelajaran. Untuk mencegah terjadinya longsor memakan korban, Pemprov Jatim diminta memasang Early Warning System (EWS) di sekitar lokasi yang rawan terjadinya longsor.

"Penerapan sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) wajib diterapkan di jalur yang berpotensi longsor,” pinta Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, dikonfirmasi, Senin 28 April 2025.

Khusnul Arif menyebut langkah pemasangan EWS dinilai krusial karena bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan di jalur-jalur vital antarwilayah, yang selama ini kerap terdampak longsor saat musim hujan melanda.

Penanganan bencana bukan diserahkan sepenuhnya pihak yang bertanggung jawab Melainkan upaya dalam penggunaan anggaran dan sumber daya agar dimanfaatkan secara efektif. Maka,ia menilai pentingnya kolaborasi lintas sektor yang berjalan secara sinergis, bukan parsial. 

“Anggaran juga harus dipastikan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kita tidak boleh lagi berpikir ini tanggung jawab A atau B. Pemerintah Provinsi punya kapasitas anggaran yang besar dan jika terjadi bencana, penyelesaiannya harus cepat dan tuntas,” ucapnya.

Selain pemasangan EWS, Komisi D menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya mengantisipasi potensi bencana tanah longsor di sejumlah titik rawan di wilayah Jawa Timur. 

Seluruh instansi terkait, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar membangun kerja sama yang menyeluruh dan terintegrasi. Komunikasi antar instansi ini sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi bencana.

“Saya mendorong teman-teman OPD dinas terkait untuk bekerjasama secara utuh, berkoordinasi secara komprehensif dan terintegritas. Siapa saja yang terlibat, yang paling penting adalah komunikasi,” tegasnya.

Politisi dari Fraksi NasDem ini juga menyebut sejumlah OPD seperti Dinas Kehutanan, Dinas Bina Marga, dan Dinas Perhubungan Jawa Timur perlu turun langsung ke lapangan dan bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Merawat habitat alam, melakukan kontrol, dan memastikan potensi longsor bisa dicegah lebih awal," pintanya.

Untuk diketahui, laporan dari BPBD kabupaten/kota sudah menggambarkan potret kerawanan di berbagai wilayah, khususnya daerah dengan kontur perbukitan dan curah hujan tinggi.

Salah satu titik paling rawan adalah jalur Cangar–Pacet, yang menghubungkan Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto. Jalur ini sering terganggu oleh material longsor yang menutup badan jalan, menyebabkan kemacetan dan bahkan penutupan jalan sementara.

Topografi terjal dan aliran air dari kawasan hutan di sekitar jalur tersebut menambah tingkat kerawanan. Pemerintah daerah bersama dinas terkait telah memasang rambu peringatan dan terus memantau titik-titik kritis untuk meminimalkan risiko bencana di jalur ini.

Situasi ini memperkuat urgensi pernyataan Khusnul Arif agar penguatan sistem deteksi dini, respons cepat, dan sinergi lintas instansi segera dilaksanakan secara nyata di lapangan.