Pansus RPJMD Minta Bandara Dhoho Dimaksimalkan Pengembangannya

Pemprov Jawa Timur diminta untuk memaksimalkan pengembangan Bandara Dhoho, Kediri. Mengingat bandara tersebut mempunyai multiplier effect yang luar biasa bagi kawasan Kediri dan sekitarnya.

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RaperDa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029, Khusnul Arif mengaku Bandara Dhoho sebenarnya  masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Jika mendapatkan fasilitas yang baik dari pemerintah pusat, provinsi dan Daerah perekonomian Kediri bisa terdongkrak.

Politisi asal Partai NasDem itu menilai ada potensi makro dalam pengelolaan Bandara Dhoho. Maka, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa harus membuat perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait dengan Perencanaan dalam RPJMD Provinsi Jatim, yang saat ini sedang dalam Pembahasan Bersama DPRD Provinsi Jatim.

"Saya meminta juga agar Gubernur Jatim memasukkan program fasilitasi, dan dukungan pengembangan Bandara Dhoho Kediri menjadi Bandara Internasional dalam RPJMD Provinsi Jatim 2025 – 2029,” pinta pria yang akrab dipanggil Pipin itu, Senin 19 Mei 2025.

Mas Pipin optimis keberadaan Bandara Dhoho dapat membawa berkah untuk masyarakat, jika dikelola dengan baik. Keberkahan itu akan dirasakan juga tak hanya masyarakat di luar Kabupaten Kediri saja. Tetapi 13 kabupaten/kota yang berdekatan Kabupaten Kediri juga dapat merasakan dampak ekonominya.

“Bahwa bandara ini seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Kabupaten Kediri saja, tapi juga memerlukan provinsi untuk hadir ketika sudah selesai untuk memaksimalkannya,” ungkap Mas Pipin.

Pria yang menjabat Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim itu menyebut untuk mengembangkan Bandara Dhoho,  tidak hanya melibatkan Pemkab Kediri saja. Tetapi juga harus ada komunikasi lintas kabupaten dan kota penyangga di sekitarnya, seperti Nganjuk, Tulungagung, Kota dan Kabupaten Blitar, Jombang, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Kota dan Kabupaten Madiun, Ngawi dan lainnya.

"Namun ini yang memfasilitasi seharusnya adalah provinsi,” tuturnya.

Mas Pipin meminta Pemprov Jatim agar bisa memfasilitasi pembangunan infrastruktur, terutama jalan, untuk menumbuhkan potensi pariwisata di masing-masing kabupaten di sekitar Bandara Dhoho. Mengingat Pemerintah Kabupaten Kediri tidak bisa berjalan sendiri, harus ada keikutsertaan kabupaten lain.

"Potensi wisata apa yang kemudian bisa dimaksimalkan di daerah penyangga ini juga menjadi penting. Bandara ini akan ramai ketika kita membuka peluang orang untuk nyaman berlama-lama di Kabupaten Kediri. Kalau tidak wisata, ada industri yang kemudian bisa hadir di kediri,” tuturnya.

Dengan adanya campur tangan dari Pemprov Jatim untuk mengembangkan Bandara Dhoho, Pansus RPJMD optimis mampu melayani penerbangan ke Arab Saudi, untuk melayani keperluan haji dan umrah.

“Salah satunya beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk haji ini, misalkan ada embarkasi. Ini Pemorov (Jatim) harus turun tangan,” tegasnya.

Pemerintah Pusat juga harus turut serta dalam membantu beberapa hal, seperti pengaturan wilayah udara di bagian selatan Jawa Timur, yang sebelumnya menjadi area latihan pesawat tempur Lanud Iswahjudi. Hal ini bertujuan  untuk merumuskan strategi yang efektif dalam merealisasikan akses transportasi udara di wilayah selatan Jawa Timur. Dengan begitu, impian masyarakat untuk memiliki konektivitas udara dapat terwujud

“Penting bagi pemerintah pusat untuk mengambil langkah proaktif dengan mengadakan pertemuan antara semua pemangku kepentingan dan pakar transportasi,” paparnya.

Dengan adanya kolaborasi erat dan dialog konstruktif, diharapkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dapat ditemukan demi mempercepat kemajuan di sektor transportasi. Dengan begitu dapat memberikan manfaat ekonomi serta sosial bagi masyarakat setempat.