Komisi E Minta Kepala SMA/SMK Tiadakan Study Tour Luar Daerah
Komisi E DPRD Jawa Timur meminta pihak kepala sekolah untuk meniadakan study tour ke luar daerah ketika liburan panjang akhir semester yang jatuh pada pertengahan Juni 2025. Mengingat tradisi tahun sebelumnya, tiap liburan akhir semester, terutama yang akan naik jenjang pendidikan, pihak sekolah menyelenggarakan study tour ke luar daerah.
Komisi E DPRD Jawa Timur meminta pihak kepala sekolah untuk meniadakan study tour ke luar daerah ketika liburan panjang akhir semester yang jatuh pada pertengahan Juni 2025. Mengingat tradisi tahun sebelumnya, tiap liburan akhir semester, terutama yang akan naik jenjang pendidikan, pihak sekolah menyelenggarakan study tour ke luar daerah.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Zeneiye menjelaskan, peniadaan study tour ke luar daerah ini karena saat ini pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran. Meski tidak menggunakan anggaran negara, hal ini juga bisa menjadi contoh di bawah yakni mengurangi beban ekonomi para wali murid.
Tak hanya itu saja, saat ini cuaca masih belum baik sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Jika setiap sekolah menyelenggarakan study tour, akan terjadi kemacetan lalulintas, terutama menuju tempat wisata.
"Agar ditengah situasi tengah saat ini efisiensi anggaran di pemerintahan agar mindset itu diikuti oleh instansi yang ada dibawah yakni sekolah," ujar Zeneiye, Senin 26 Mei 2025.
Politisi asal PPP itu menerangkan bahwa liburan akhir semester tidak harus diisi dengan acara study tour yang harus keluar daerah. Tentunya berujung tarikan iuran, meskipun sifatnya sukarela.
Zeneiye tidak ingin program sekolah gratis ternodai adanya iuran untuk study tour. Dinas Pendidikan Jatim harus bersikap tegas jika menemukan adanya penarikan iuran. Meskipun dengan dalih sukarela.
"Meskipun namanya iuran sukarela, kalau tidak ikut pasti anak merengek ke orang tuanya. Maka kita berharap agar study tour diisi kegiatan produktif walaupun tidak harus di sekolah," ujarnya.
Politisi asal Situbondo Bondowoso dan Banyuwangi itu menyebut saat ini kurikulum merdeka, sehingga daerah bisa membuat aturan sendiri. Maka, siswa bisa berlibur di rumah masing-masing. Menikmati liburan tidak harus ke luar daerah yang memakan waktu berjam-jam dalam perjalanannya.
"Jadi tidak harus melakukan liburan sekolah ke luar kota. Jangan lha, karena bagaimanapun itu bertentangan efisiensi anggaran yang itu dari tingkat pusat sampai ke daerah sedang dilakukan oleh birokrasi hari ini. Kedua agar tidak menjadi beban yang cukup pelik dari orang tua," pintanya.
Zeneiye meminta ada sanksi tegas untuk kepala sekolah yang nekat menyelenggarakan study tour. Hal ini memberi efek jerah bagi pihak yang melanggar aturan.
"Jadi ada punishment ketika tetap memaksakan hal itu. Kalau tidak, tak ada efek jerah," pungkasnya.










