gerbang baru nusantara

Habaib dan Ulama Jatim Datangi Kantor DPRD Jatim Tolak Vaksinasi TBC, Dicurigai Proyek Depopulasi

Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jawa Timur hari ini mendadak ramai. Puluhan Habaib, ulama, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur, mulai dari Madura hingga Malang Raya, berkumpul menyampaikan aspirasi yang tak main-main yakni penolakan terhadap program vaksinasi TBC yang dinilai penuh misteri dan meresahkan masyarakat.

Gegeh Bagus S
Senin, 02 Juni 2025
Bagikan img img img img
Anggota DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas saat menerima Habaib, ulama, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Jawa Timur hari ini mendadak ramai. Puluhan Habaib, ulama, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur, mulai dari Madura hingga Malang Raya, berkumpul menyampaikan aspirasi yang tak main-main yakni penolakan terhadap program vaksinasi TBC yang dinilai penuh misteri dan meresahkan masyarakat.

Pertemuan yang difasilitasi oleh Anggota DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, ini menjadi panggung kritik tajam terhadap rencana vaksinasi yang dianggap sebagai uji coba pada anak-anak tanpa kejelasan manfaat dan prosedur yang transparan.

“Kami berbicara dengan masyarakat dari berbagai daerah. Mayoritas menolak uji coba vaksin TBC ini. Mereka mempertanyakan tujuan sebenarnya, bahkan muncul kekhawatiran bahwa ini bagian dari proyek depopulasi. Jika benar, ini sangat tidak manusiawi!” tegas KH Drs. Fadholi Moh Ruham, perwakilan tokoh dari lima wilayah strategis: Madura, Malang Raya, Kediri, Matraman, dan Surabaya, Senin (2/6/2025).

Lebih lanjut, para tokoh ini menyuarakan keresahan bahwa pemerintah terkesan memaksakan kebijakan tanpa melibatkan elemen masyarakat, terutama para tokoh agama dan pemuka daerah. 

Mereka mendesak agar DPRD Jatim meneruskan aspirasi ini ke DPR RI, dan memperingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan martabat bangsa demi program yang belum tentu membawa manfaat.

“Kami siap menempuh jalur hukum jika vaksin ini tetap dipaksakan. Pemerintah harusnya menjaga martabat rakyat, bukan malah menjadi pelaksana proyek asing atas nama kerja sama,” tambah KH Fadholi.

Sementara itu, Puguh Wiji Pamungkas menanggapi serius aspirasi tersebut dan menyatakan siap membawa isu ini ke tingkat pusat. “Ini bukan soal menolak kesehatan, tapi soal transparansi, kejujuran, dan keselamatan generasi penerus bangsa,” ujarnya.

Berita Terkait

Berita Terkait

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Agenda DPRD Provinsi Jawa Timur

Index Menu

Index Menu