DPRD Jatim Dorong Pemerataan Mutu Sekolah Swasta Sebagai Strategi Hadapi PPDB

Surabaya – Menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, melalui Komisi E, mendorong Pemerintah Provinsi untuk memperkuat peran sekolah swasta sebagai bagian dari solusi atas ketimpangan daya tampung pendidikan menengah.

DPRD Jatim menilai, masih terbatasnya jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di berbagai wilayah menyebabkan tidak semua lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bisa tertampung di sekolah negeri. Bahkan berdasarkan data yang disampaikan Komisi E, hanya sekitar 40 persen lulusan SMP yang berhasil melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri.

"Ini bukan hanya soal kuantitas bangku sekolah, tapi soal keadilan akses pendidikan. Pemerintah perlu menata ulang kebijakan dengan menjadikan sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam pemerataan pendidikan," ujar Cahyo Haryo Prakoso, anggota Komisi E DPRD Jatim, Senin (22/4/2025).

Menurut DPRD Jatim, ketimpangan kualitas antara SMA negeri dan swasta turut memengaruhi persepsi masyarakat. Banyak orang tua lebih memilih sekolah negeri karena dianggap lebih murah dan lebih berkualitas, sementara sekolah swasta sering dipandang sebagai pilihan alternatif terakhir.

Melihat realitas ini, Komisi E DPRD Jatim mendorong pemerintah provinsi untuk memberikan insentif atau stimulus yang tepat kepada sekolah swasta, terutama yang sudah memiliki standar mutu pendidikan yang baik. Insentif ini bisa berupa peningkatan dukungan dana operasional, pelatihan guru, hingga subsidi biaya pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu.

"Kalau kualitas sekolah swasta dikuatkan, masyarakat punya lebih banyak pilihan yang setara. Ini akan mengurangi tekanan pada sekolah negeri sekaligus menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif," lanjut Cahyo.

DPRD Jatim juga mengingatkan bahwa membangun sekolah negeri baru bukan satu-satunya solusi, apalagi di daerah padat seperti Surabaya yang menghadapi keterbatasan lahan dan anggaran. Dalam konteks ini, memaksimalkan kapasitas sekolah swasta menjadi langkah yang lebih cepat dan efisien.

“Kami berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah baru, tetapi juga pada penguatan kualitas dan manajemen sekolah yang sudah ada,” tegasnya.

Komisi E DPRD Jatim berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan pendidikan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada pemerataan kualitas antar-lembaga pendidikan. DPRD juga siap menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam pengawasan dan penganggaran agar program pendidikan berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat Jawa Timur.