DPRD Jatim Desak Bulog Segera Serap Gabah Petani untuk Cegah Kerugian dan Gejolak Harga

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur melalui Komisi B menyoroti tajam turunnya harga Gabah Kering Panen (GKP) yang kini tidak lagi sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Anggota Komisi B, Erma Susanti, menyampaikan bahwa DPRD Jatim meminta Bulog dan pemerintah segera bertindak untuk mencegah kerugian di tingkat petani.

"DPRD melihat tren harga GKP yang sudah di bawah Rp6.500/kg di berbagai daerah sebagai sinyal bahaya yang harus segera direspons. Kami mendorong intervensi langsung Bulog agar penyerapan gabah maksimal dan harga tetap stabil," tegas Erma, Rabu (16/4/2025).

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Blitar-Tulungagung, Erma menegaskan bahwa panen raya seharusnya menjadi momentum kesejahteraan petani, bukan justru sumber kerugian akibat rendahnya harga gabah.

DPRD Jatim menilai bahwa jika tidak segera dilakukan intervensi pasar, penurunan harga gabah berpotensi menimbulkan gejolak ekonomi, termasuk tekanan inflasi dan ketidakseimbangan pasokan pangan.

"Panen raya ini harus diserap optimal. Jangan sampai karena kelambatan Bulog, kita justru menciptakan ketidakpastian di pasar beras. Pemerintah tidak boleh membiarkan harga jatuh bebas," lanjutnya.

Jawa Timur sendiri merupakan salah satu lumbung pangan nasional, dengan luas baku sawah mencapai lebih dari 1,2 juta hektare dan kontribusi 17,48 persen terhadap produksi beras nasional. Namun, pada 2024, terjadi penurunan produksi sebesar 4,53 persen dibanding tahun sebelumnya, menyusul turunnya luas panen.

Menurut DPRD, meski penurunan ini tidak signifikan secara nasional, tetap berdampak pada struktur pasar lokal, terutama di wilayah-wilayah yang mengalami penurunan tajam seperti Gresik, Blitar, dan Banyuwangi.

DPRD Jatim mendesak agar Bulog segera melakukan penyerapan gabah dengan harga yang layak, sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan petani dan stabilitas pangan.

"Kami di DPRD akan terus mengawal hal ini. Jangan sampai petani yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan justru menjadi pihak paling dirugikan. Pemerintah wajib hadir dan memastikan harga beli gabah tidak di bawah HPP,” pungkas Erma.