DPRD Jatim Dorong Penguatan Perda Disabilitas

Dewan Jatim terus membuka ruang dialog dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Disabilitas. Beberapa waktu lalu, Komisi E telah menemui berbagai komunitas penyandang disabilitas untuk menyerap aspirasi mereka secara langsung.

"Kami masih terus mendengarkan masukan dari teman-teman disabilitas. Beberapa waktu lalu mereka datang ke Komisi E untuk menyampaikan pendapat," ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih, Rabu (4/6/2025).

Menurutnya, Raperda yang sedang disusun ini membawa semangat baru yang tak hanya fokus pada aspek perlindungan, tetapi juga pemberdayaan penyandang disabilitas. “Selama ini kita lebih banyak bicara perlindungan, tapi kurang menyentuh soal pemberdayaan,” katanya.

Ia menyoroti pentingnya tindak lanjut bagi lulusan sekolah inklusi. Banyak anak disabilitas yang telah memperoleh pendidikan, namun belum ada perhatian serius terhadap arah masa depan mereka setelah lulus.

“Anak-anak disabilitas layak dididik, tapi kita sering lupa bagaimana menguatkan mereka pasca studi, diarahkan ke mana mereka,” kata Hikmah.

Selain itu, DPRD Jatim juga menyoroti minimnya keterlibatan penyandang disabilitas di lembaga pemerintah. “Kita juga belum pernah memastikan apakah lembaga-lembaga milik pemerintah, termasuk sekretariat DPRD, sudah mempekerjakan kawan-kawan disabilitas,” katanya.

Raperda ini, lanjut Hikmah, diharapkan bisa mengubah paradigma masyarakat bahwa penyandang disabilitas bukan hanya kelompok yang dilindungi, tetapi juga memiliki kemampuan yang harus diberdayakan. “Mereka punya kemampuan, dan itu yang akan kita kuatkan di perda ini,” katanya.