DPRD Jatim Tegas: Wujudkan Pendidikan Inklusif, Bersih dari Pungli, dan Merata hingga Daerah Tertinggal

DPRD Provinsi Jawa Timur kembali menegaskan komitmennya untuk mendorong terciptanya sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan bebas dari pungutan liar (pungli). Melalui anggota Komisi E, Wara Sundari Renny Pramana, DPRD Jatim menyerukan perlunya pengawasan ketat dan tindakan tegas terhadap praktik-praktik yang merusak integritas dunia pendidikan.

“Pendidikan berkualitas tidak akan lahir dari sistem yang tertutup dan koruptif. Kami di DPRD Jawa Timur menolak segala bentuk pungli dan diskriminasi di lingkungan sekolah. Pendidikan harus terbuka untuk semua — tanpa memandang latar belakang ekonomi, gender, atau sosial,” tegas Renny saat ditemui di Surabaya, Sabtu.

Menurut DPRD Jatim, praktik pungutan berkedok sumbangan sukarela masih sering dikeluhkan masyarakat, dan hal ini mencederai prinsip keadilan sosial dalam pendidikan. Karena itu, DPRD mendesak agar pemerintah provinsi serta kabupaten/kota memperkuat sistem pengawasan dan menindak tegas pihak-pihak yang menyalahgunakan wewenang.

Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jatim pun berkomitmen untuk terus mengawasi kinerja Dinas Pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, agar seluruh kebijakan tetap berpihak pada rakyat kecil dan kelompok rentan.

Lebih jauh, DPRD juga menyoroti masih lebarnya ketimpangan akses pendidikan di wilayah seperti Tapal Kuda, kepulauan, serta daerah tertinggal seperti Situbondo, Sampang, dan Pulau Raas. DPRD Jatim menilai kesenjangan ini perlu dijembatani dengan dukungan kebijakan afirmatif, penguatan infrastruktur pendidikan, serta distribusi guru yang merata.

“Ini bukan hanya soal bangunan sekolah, tapi juga soal akses internet, guru yang memadai, dan sistem yang tidak mendiskriminasi. Daerah-daerah tertinggal harus jadi prioritas anggaran dan perhatian pemerintah,” tambah Renny.

DPRD Jatim juga mendorong perluasan program beasiswa afirmatif untuk anak-anak buruh, petani, penyandang disabilitas, serta penguatan peran perempuan dalam sistem pendidikan. Sekolah, kata Renny, harus menjadi ruang aman dan setara bagi semua, tanpa prasangka gender.

“Kami ingin sistem pendidikan yang tidak hanya mencetak anak cerdas, tetapi juga adil dan bebas dari prasangka. Sekolah harus ramah untuk semua anak, dari latar belakang manapun,” ucapnya.

Sebagai penutup, DPRD Jatim mengajak seluruh elemen masyarakat — mulai dari orang tua, tokoh agama, dunia usaha, hingga media massa — untuk turut serta dalam menjaga mutu dan etika pendidikan. Menurut DPRD, keberhasilan pendidikan adalah tanggung jawab bersama.