Kesulitan Mendapatkan BBM Subsidi, Nelayan di Jawa Timur Menjerit

Pemerintah diharapkan membuat kebijakan meringkan nelayan di Jawa Timur setelah mengeluh karena kesulitan mendapat BBM subsidi.

"Saya minta semua birokrasi bagi nelayan untuk mendapatkan BBM subsidi dipangkas. Mereka jangan sampai dipersulit,"ujar anggota komisi B DPRD Jawa Timur Khusnul Khuluk saat dikonfirmasi, senin 16 Juni 2025.

Politisi PKS ini mengatakan dari temuan di lapangan banyak problema dari nelayan di Jawa Timur dimana salah satunya mendapatkan BBM subsidi sulit. "Kedua, akses BBM bersubsidi yang masih sulit bagi nelayan naik level dengan kapal berkapasitas 12 GT," kata pria asal Lumajang ini.

Menurutnya, praktek dilapangan, para nelayan yang memiliki kapal berkapasitas 12 GT terlalu rumit menghadapi birokrasi dalam mendapatkan BBM subsidi. " Saya mohon kepada pemerintah untuk mempermudah,"terangnya.

Selain itu, lanjut dia, dari keluhan para nelayan, juga dijumpai kalau ada pembatasan pembelian BBM subsidi." Kalau dulu nelayan dengan mudah membeli BBM subsidi dengan menggunakan dirigen. Namun, sekarang tidak boleh. Saya minta kebijakan ini dievaluasi atau dihapus. Nelayan butuh akan BBM subsidi,"jelasnya.

Terbaru, lanjutnya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendapatkan BBM bersubsidi para nelayan harus memiliki surat rekomendasi dimana  surat rekomendasi tersebut diterbitkan oleh Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (Sudin KPKP).

"Dalam surat rekomendasi itu, tertera barcode yang harus discan ketika nelayan ingin membeli solar di SPBU. Di surat rekomendasi itu juga tertera jatah solar para nelayan per bulannya. Jatah solar tersebut diberikan sesuai dengan besaran kapasitas mesin perahu yang dimiliki,"tuturnya.

Dengan pola-pola tersebut, kata Khusnul Khuluk, pada prinsipnya nelayan tidak keberatan. Namun, dalam prakteknya banyak menimbulkan permasalahan dalam dunia perikanan.

"Saya mengambil contoh pola dengan menggunakan barcode dimana dalam surat rekomedasi itu sering kadaluwarsa, sementara jatah solar nelayan masih banyak. Pasalnya, masa berlaku barcode itu hanya tiga bulan,"terangnya