RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN JAWABAN GUBERNUR ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD PROVINSI JAWA TIMUR TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR JAWA TIMUR AKHIR TAHUNANGGARAN 2024

Pada agenda ketiga Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur tanggal (24/04/2025), Gubernur Jawa Timur menyampaikan jawaban atas pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD pada Rapat Paripurna sebelumnya terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2024.

Menanggapi masukan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat terkait transparansi pengelolaan keuangan daerah, Gubernur menegaskan bahwa seluruh informasi keuangan telah dibuka secara luas kepada publik melalui portal transparansi.jatimprov.go.id dan jatimprov.go.id/ipkd-2024. Skor publikasi APBD Jatim mencapai 100 persen, sementara Indeks Keterbukaan Informasi Publik sebesar 83,83 menempatkan Jawa Timur di peringkat kedua nasional.

Gubernur juga menjawab pertanyaan Fraksi PPP–PSI tentang pendapatan daerah. Khofifah Indar Parawansa menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi sebesar 66,11 persen terhadap total pendapatan daerah, dengan realisasi Rp 23,46 triliun atau 111,25 persen dari target. Sumber utama PAD berasal dari pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan secara cermat untuk menjaga stabilitas fiskal. Dalam upaya menjaga stabilitas penerimaan pajak, Gubernur menguraikan beragam kebijakan insentif pajak kendaraan bermotor yang telah diterapkan sejak 2019. Insentif tersebut meliputi pembebasan sanksi administratif, penghapusan pokok bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) penyerahan kedua, pembebasan pajak progresif, serta pengurangan pokok pajak kendaraan. Hingga akhir 2024, lebih dari 11,8 juta objek pajak telah memanfaatkan insentif ini dengan nilai mencapai Rp 1,54 triliun. Kebijakan serupa juga diberikan kepada pengemudi ojek online dan sopir mikrolet, dengan lebih dari 17.500 kendaraan mendapatkan pembebasan pajak. "Kebijakan insentif pajak ini tetap mengedepankan keadilan, di mana wajib pajak yang patuh tetap menjalankan kewajibannya," tegas Gubernur.

Terkait realisasi belanja daerah, Gubernur menjawab pencermatan Fraksi PKS dengan menjelaskan bahwa realisasi belanja mencapai 96,14 persen, menunjukkan keseriusan Pemprov Jatim dalam menggerakkan ekonomi melalui program-program prioritas yang langsung dirasakan masyarakat. Gubernur menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang telah berhasil mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. "Dengan pengelolaan program yang optimal, kami optimistis Jawa Timur dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menuju Indonesia Emas 2045," ujar Gubernur.

Gubernur melanjutkan penjelasannya dengan memaparkan berbagai capaian strategis Pemprov Jatim sepanjang 2024 yang diukur melalui 11 Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian ini menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah, yang terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam paparannya, Gubernur mengawali dengan menjelaskan pencapaian pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2024, yang telah tumbuh sebesar 4,93 persen, dengan kontribusi 14,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pencapaian ini tentunya tidak lepas dari kontribusi dari sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian yang berhasil menjadi penopang utama dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Selanjutnya, mencermati pertanyaan Fraksi PPP–PSI, Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PAN dan Fraksi PKS. Dari sisi pemerataan pembangunan, keberhasilan juga tercermin melalui capaian Indeks Theil yang tercatat di angka 0,3324. Tentunya ini tidak hanya menunjukkan kesuksesan tetapi juga menunjukan komitmen Pemprov Jatim dalam menjaga keseimbangan pembangunan antara kota dan desa, melalui program infrastruktur dan pengembangan potensi lokal.

Dalam bidang pengentasan kemiskinan, untuk pertama kalinya Jawa Timur berhasil mencatat sejarah dengan menurunkan tingkat kemiskinan menjadi satu digit, yakni dengan angka 9,56 persen. Sementara itu, kemiskinan ekstrem turun drastis dari 4,40 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 0,66 persen pada 2024, yang berarti lebih dari 1,5 juta jiwa berhasil keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem. Ketimpangan pendapatan juga menunjukkan perbaikan, tercermin dari Indeks Gini yang berada di angka 0,373 yang dimana lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Pencapaian ini juga didukung oleh penguatan sektor UMKM, serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Sementara itu, di bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan hingga mencapai 4,19 persen. Penurunan ini tidak terlepas dari penguatan program pelatihan vokasi, perluasan kesempatan kerja, serta kolaborasi erat antara dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA).

Dalam upaya mendorong kesetaraan gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga mengalami peningkatan menjadi 93,05, Prestasi ini mencerminkan komitmen Pemprov Jatim dalam prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang menjadi pusat perhatian dalam berbagai program pembangunan. Capaian pembangunan manusia pun menunjukkan tren positif, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur mencapai 75,35, melampaui rata-rata nasional.

Dalam upaya mendorong kesetaraan gender, Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga mengalami peningkatan menjadi 93,05, Prestasi ini mencerminkan komitmen Pemprov Jatim dalam prinsip keadilan dan kesetaraan gender yang menjadi pusat perhatian dalam berbagai program pembangunan. Capaian pembangunan manusia pun menunjukkan tren positif, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur mencapai 75,35, melampaui rata-rata nasional.

Dalam lingkungan pemerintahan, reformasi birokrasi terus menunjukkan kemajuan signifikan. Pemprov Jatim berhasil meraih Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) sebesar 94,14, menjadikannya salah satu provinsi dengan skor IRB tertinggi di Indonesia. Aspek sosial pun tak luput dari perhatian. Indeks Kesalehan Sosial tercatat meningkat menjadi 75,60, mencerminkan tingginya tingkat solidaritas, toleransi, dan kepedulian sosial di tengah masyarakat Jawa Timur.

Kualitas lingkungan juga menunjukkan hasil positif. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) naik menjadi 71,23 dan sudah masuk kategori "baik". Di sisi lain, tingkat risiko bencana berhasil ditekan, dengan Indeks Risiko Bencana (IRB) turun ke angka 95,75, menandakan peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di tingkat daerah.

Tentunya paparan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh dari berbagai pertanyaan, pernyataan, dan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024. Dalam penutupnya Gubernur menuturkan bahwa segala bentuk percermatan, usul, saran dan kritik yang konstruktif akan digunakan sebagai masukan dalam setiap aspek manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jawa Timur ke depan.