RAPAT PARIPURNA PENDAPAT AKHIR FRAKSI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) GUBERNUR JAWA TIMUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

Pendapat Akhir Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2024 disampaikan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak. (19/05/2025). Sesuai dengan pendapat masing-masing fraksi-fraksi di DPRD Jawa Timur menerima LKPJ Gubernur 2024, meski masing-masing menyampaikan catatan penting.

Fraksi Partai Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Gubernur Jatim 2024 dengan beberapa catatan, seperti pentingnya pemerataan pembangunan di luar Gerbangkertosusila, penguatan tata kelola aset dan BUMD, serta evaluasi sistem pendidikan dan reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Sejalan dengan Fraksi Gerindra, Fraksi PAN juga menyetujui LKPJ dengan enam catatan strategis yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi. Di sisi lain, Fraksi PKS menyoroti lima isu utama, termasuk belum tercapainya indeks pemerataan pembangunan, perlambatan ekonomi, dan pengangguran. Mereka mendorong kolaborasi lintas sektor dan efisiensi kebijakan untuk menanggapi persoalan tersebut, sambil menyatakan menerima LKPJ.

Selanjutnya, Fraksi P3-PSI menekankan pentingnya optimalisasi program “Jatim Akses” untuk wilayah tertinggal seperti Madura, serta perlunya data terpadu dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Pencapaian IPM, reformasi birokrasi, dan penurunan pengangguran diapresiasi, namun mereka mendorong pembangunan berbasis data dan kerja kolaboratif. Sementara itu, Fraksi PKB menyampaikan bahwa ada 18 indikator yang belum tercapai dan sebagian mengalami penurunan. Mereka menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dan penguatan strategi untuk perbaikan tahun depan, meskipun tetap menyatakan dapat menerima LKPJ. Adapun Fraksi PDI Perjuangan menyoroti perlunya percepatan validasi data kemiskinan, pembangunan dashboard spasial, dan sinergi lintas sektor, serta mendesak peningkatan belanja modal dan penguatan partisipasi masyarakat agar pembangunan lebih inklusif.

Pada kesempatan yang sama, Fraksi Partai Golkar mendorong tindak lanjut atas rekomendasi pansus untuk perbaikan tata kelola APBD 2025 dan menekankan efisiensi anggaran, pengentasan kemiskinan, penanganan ketimpangan antarwilayah serta menyoroti optimalisasi aset daerah dan pembenahan menyeluruh BUMD. Terakhir, Fraksi Partai Demokrat menilai LKPJ cukup akuntabel namun perlu sinkronisasi data dan program, penyelarasan regulasi pusat-daerah, reformasi SDM ASN serta mendorong penerapan digitalisasi pemerintahan dan penguatan partisipasi publik dalam pengawasan.