RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN JAWABAN GUBERNUR TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RANCANGAN PERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

Wakil Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Emil Elestianto Dardak, menyampaikan jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 pada agenda Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Blegur Prijanggono, dan dihadiri oleh Ketua DPRD Drs. M. Musyafak, 76 anggota DPRD, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. (22/05/2025). Secara garis besar, jawaban gubernur meliputi hal pendapatan daerah, belanja daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, kinerja BUMD, dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI.

Salah satu sorotan utama dalam LKPJ Tahun Anggaran 2024 adalah capaian pendapatan daerah yang melampaui target. Pada tahun anggaran 2024, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan capaian yang positif. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp35 triliun 479 miliar rupiah lebih atau 110,32% dari target yang ditetapkan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga melampaui ekspektasi, sebesar Rp23 triliun 454 miliar (111,21%). Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui intensifikasi data, penetapan dan pengawasan berbasis teknologi informasi.

Sementara itu, pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp11 triliun 956 miliar rupiah lebih, disalurkan secara dinamis sesuai kondisi fiskal negara dan prioritas nasional seperti yang diatur dalam RPJMN. Dana ini difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, termasuk untuk mendukung belanja wajib sesuai peraturan. Di sisi belanja, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp34 triliun 561 miliar rupiah lebih atau 96,14% dari pagu anggaran. Belanja modal untuk infrastruktur belum sepenuhnya optimal karena penyesuaian metode pelaksanaan dan seleksi ketat terhadap penyedia jasa guna menjaga efisiensi dan kualitas.

Untuk menjamin pelaksanaan program berjalan baik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melaksanakan evaluasi berkala terhadap realisasi keuangan dan kinerja perangkat daerah serta menyusun langkah percepatan untuk triwulan berikutnya. Selain itu, adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Jawa Timur Tahun 2024 sebesar Rp4 trilliun 706 milliar rupiah lebih akan digunakan untuk membiayai belanja prioritas pada APBD 2025, seperti pendidikan, kesehatan, dan unit kerja PPK-BLUD. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menjaga tata kelola anggaran yang efisien dan akuntabel demi peningkatan pelayanan publik. Selanjutnya, mengenai kinerja BUMD turut menunjukkan hasil positif dengan kontribusi dividen sebesar Rp471 miliar 68 juta rupiah lebih (99,7% dari target). Pemerintah terus mendorong perbaikan tata kelola melalui evaluasi, penerapan good corporate governance, serta penguatan koordinasi internal.

Terakhir, terkait rekomendasi BPK RI, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemutakhiran data dan pemantauan langsung. Inspektorat juga melakukan pendampingan dalam penguatan manajemen risiko dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara terintegrasi bersama BPKP. Mengenai penjelasan lebih detail atas saran dan pendapat fraksi telah disampaikan secara lengkap dalam dokumen utama jawaban eksekutif.