Operasional Bandara Doho Ditutup Sementara, Komisi D DPRD Jatim Menilai Kesiapan Infrastruktur Pendukung Kawasan Penyangga Bandara Lemah

Penutupan sementara operasional penerbangan komersial di Bandara Dhoho, Kediri, hingga Juli 2025 mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur. 

Anggota Komisi D DPRD Jatim, Agus Black Hoe, menilai bahwa keputusan ini mencerminkan lemahnya kesiapan infrastruktur pendukung dan belum maksimalnya strategi pengembangan kawasan penyangga bandara.

Menurut Agus, Bandara Dhoho memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kediri Raya, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa berbagai elemen pendukung belum benar-benar siap. Salah satunya adalah minimnya jadwal penerbangan dan keterbatasan konektivitas dari dan menuju bandara.

“Jadwalnya terlalu minim. Infrastruktur sampai saat ini belum maksimal, misalnya jalan tol yang menghubungkan Nganjuk sampai Tulungagung,” ungkap Agus Black Hoe di DPRD Jatim, Senin (23/6/2025).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim tersebut menambahkan bahwa aksesibilitas menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat belum menjadikan Bandara Dhoho sebagai pilihan utama untuk mobilitas udara. Jalan-jalan utama yang mengarah ke lokasi bandara dinilai belum representatif untuk menunjang mobilitas cepat, baik dari sisi waktu tempuh maupun kenyamanan perjalanan.

“Kurangnya akses ke bandara jadi masyarakat agak kesulitan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agus juga menyoroti lemahnya dukungan dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai daya dorong tumbuhnya mobilitas udara di wilayah Kediri Raya. Ia menilai hingga saat ini masih minim destinasi wisata unggulan yang dapat menjadi magnet bagi pergerakan penumpang secara signifikan.

“Minimnya tempat wisata juga jadi faktor kenapa Bandara Dhoho belum bisa menarik banyak penumpang,” katanya.

Agus mendorong agar pemerintah kabupaten/kota di sekitar kawasan penyangga Bandara Dhoho duduk bersama untuk merumuskan langkah strategis yang dapat memaksimalkan potensi daerah sebagai daya tarik utama. Menurutnya, daerah tidak bisa hanya mengandalkan kehadiran bandara semata tanpa didukung dengan strategi promosi wisata, pembangunan infrastruktur konektivitas, dan penguatan sektor ekonomi lokal.

“Maka langkah pemerintah kabupaten/kota harus duduk bersama memaksimalkan potensi sebagai daya tarik,” pungkasnya.