DPRD Jatim: Sekolah Rakyat Diharapkan Berantas Kemiskinan Lewat Akar Pendidikan

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, menegaskan pentingnya peran Sekolah Rakyat dalam mendukung program pengentasan kemiskinan.

Menurutnya, Sekolah Rakyat yang kini mulai dijalankan mengusung konsep berbeda dengan sekolah formal pada umumnya.

“Jadi Sekolah Rakyat yang terbaru ini, mereka tetap memakai kurikulum yang ada. Bedanya, modelnya boarding school,” ungkap Jairi beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, sebanyak 19 Sekolah Rakyat siap beroperasi di Jawa Timur mulai tahun ajaran 2025/2026 pada Juli 2025. Sekolah ini akan menampung 1.225 siswa dari keluarga kurang mampu kategori Desil 1–2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, sekolah-sekolah ini terdiri dari 1 SD, 12 SMP, dan 12 SMA.

Dari jumlah tersebut, tiga Sekolah Rakyat dikelola langsung oleh Pemprov Jatim, yakni SMP di Batu (UPT PPSPA) yang berkembang dari 3 menjadi 6 rombongan belajar, SMA di BPSDM Kawi Malang dengan kapasitas 75 siswa, serta SMA di SMKN Maritim Lamongan dengan kuota yang sama.

Anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim itu menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus memberikan penguatan tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan moral dan penanaman nilai-nilai positif.

“Sekolah dasar menengah ini kita harapkan ada penguatan moral, ada penguatan nilai-nilai, sehingga tujuan Pak Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan di masyarakat bisa tercapai,” jelasnya.

Lebih jauh, Jairi Irawan menegaskan bahwa pendidikan adalah akar dari perubahan cara berpikir masyarakat. Ia berharap melalui Sekolah Rakyat ini, perubahan pola pikir akan terjadi sehingga kemiskinan bisa diberantas hingga ke akarnya.

“Kenapa harus lewat sekolah? Karena melalui sekolah ini akan ada perubahan mindset, penetapan nilai-nilai, dan tujuannya pengentasan kemiskinan dicari di akarnya, yakni lewat pendidikan,” pungkasnya.

Sementara itu, program ini akan dibuka dalam dua tahap. Tahap pertama dimulai Juli 2025, bersamaan dengan awal tahun ajaran baru, sedangkan tahap kedua direncanakan pada September 2025 dengan penambahan lokasi baru. Seluruh biaya pendidikan, termasuk kebutuhan makan, seragam, hingga asrama, ditanggung penuh oleh negara.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri telah mengajukan pendirian 40 Sekolah Rakyat ke Kementerian Sosial—38 untuk kabupaten/kota dan 2 di lahan milik Pemprov (Malang dan Jember). Persiapan awal dipusatkan di empat lokasi strategis yang mencakup bangunan dan lahan di Batu, Malang, dan Jember. Proses seleksi siswa mengacu pada DTKS tanpa tes akademik, melainkan seleksi administratif dan kesehatan. Para siswa dijadwalkan mulai masuk asrama pada 7 Juli dan mulai belajar pada 14 Juli 2025. Untuk menunjang kegiatan belajar, disiapkan sekitar 500 tenaga pendidik, baik ASN maupun PPPK. Ke depan, Pemprov Jatim juga tengah meninjau 23 Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai calon lokasi Sekolah Rakyat lanjutan, sejalan dengan target nasional membentuk 100 Sekolah Rakyat pada tahap awal dan menambah 100 lokasi tambahan pada tahap selanjutnya.