Tolak Tutup Total Jalur Kumitir, Agung Mulyono: Saatnya Duduk Bersama Dan Libatkan Pakar

Rencana penutupan total jalur Kumitir penghubung Banyuwangi-Jember banjir penolakan. Setelah pemkab Banyuwangi menolak, giliran pihak DPRD Jawa Timur dari Dapil Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi juga melakukan penolakan.

Anggota komisi D DPRD Jawa Timur Agung Mulyono mengatakan penutupan total bukan sebuah solusi untuk mengatasi perbaikan jalur Kumitir untuk dilakukan perbaikan.

"Perlu ada duduk bersama melibatkan dishub Jawa Timur, legislatif dan pakar akademisi sehingga menjadi keputusan yang terbaik. Tak hanya itu perlu penghitungan yang matang dari ahli untuk mengetahui secara detail dampak dari penutupan total jalur Kumitir," ungkap pria yang juga politisi Demokrat ini beberapa waktu lalu.

Diungkapkan olehnya juga dirinya mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus berpihak pada rakyat. Dalam kasus Jalur Gumitir, aspek teknis tidak boleh berdiri sendiri—harus diimbangi dengan pertimbangan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.

"Kami menolak penutupan total tanpa solusi alternatif yang memadai. Pemerintah pusat dan daerah harus duduk bersama untuk merumuskan pendekatan yang tidak hanya mengamankan lereng, tetapi juga menjaga nadi kehidupan warga. Apalagi sebentar lagi nataru dimana masyarakat akan mudik. Harus segera dilakukan sebelum muncul polemik dikemudian hari saat mudik nataru," terangnya.

Menurutnya, belajar dari kasus serupa di Cangar–Mojokerto, kita tahu bahwa keselamatan dan konektivitas tidak harus menjadi pilihan yang saling meniadakan. Keduanya bisa dijalankan secara bersamaan, dengan pendekatan kolaboratif, responsif, dan berpihak pada rakyat.

Pria kelahiran Banyuwangi ini lalu menjabarkan rencana penutupan total Jalur Gumitir pada Juli–September 2025—yang merupakan urat nadi penghubung antara Banyuwangi dan Jember—telah menimbulkan keprihatinan yang mendalam dari masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Banyuwangi. Langkah ini diambil menyusul perlunya pengerjaan teknis berupa penguatan lereng dan perbaikan struktur jalan di titik-titik rawan longsor yang membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Namun demikian, kata ketua fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur ini pendekatan yang hanya menekankan pada aspek teknis tanpa mempertimbangkan konektivitas, dampak ekonomi, dan keberlangsungan aktivitas masyarakat, tentu menjadi kurang bijaksana.

"Secara geografis, karakteristik Jalur Gumitir sangat mirip dengan ruas Cangar–Mojokerto: sempit, curam, dan rawan longsor. Keduanya memerlukan pendekatan mitigasi risiko yang tidak hanya mengutamakan keselamatan, tetapi juga menjamin aksesibilitas publik secara adil dan merata," jelas penggemar gowes ini.

Agung Mulyono lalu mengatakan sebagai fraksi yang berpihak pada kepentingan rakyat dan mendukung pembangunan yang inklusif, dirinya merekomendasikan hal-hal berikut antaranya sistem buka-tutup terbatas secara selektif, dengan prioritas untuk kendaraan penting seperti ambulans, logistik, dan BBM, Optimalisasi jalur alternatif, melalui perbaikan jembatan dan pelebaran titik-titik sempit di jalur Bondowoso–Situbondo.

"Penyediaan moda transportasi pengganti untuk penumpang selama masa perbaikan, seperti shuttle yang terjadwal dan aman. Penguatan koordinasi lintas sektor, dengan melibatkan BBPJN, Pemprov Jatim, Pemkab Banyuwangi, aparat keamanan, dan masyarakat dan tentunya skema kompensasi atau insentif logistik, untuk sektor usaha kecil, distributor, dan pelaku ekonomi yang terdampak langsung," jelasnya.

Seperti diketahui, jalur Gumitir akan diperbaiki pada Juli-Desember 2025.Selama perbaikan, jalur akan ditutup karena alasan keselamatan. Sebab, Jalur Gumitir dikenal cukup berbahaya karena elevasi jalan yang menikung dan menurun membuat tingkat angka kecelakaan di sana cukup tinggi.

Adapun jalur alternatif yang bisa dilalui, nantinya pengendara akan dialihkan ke Bondowoso-Situbondo.