Sejumlah Guru Swasta di Jombang Keluhkan Sekolah Rusak hingga Turunnya Kuota PIP

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Sumardi, menggelar reses II tahun 2025 di lembaga pendidikan milik Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Pancasila, Mojowarno, Kabupaten Jombang, Selasa 1Juli 2025.

Reses ini dihadiri oleh para kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat, dan guru Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) ini. Sejumlah perwakilan guru menyampaikan aspirasinya kepada legislator Sumardi.

Salah satunya adalah Kepala SMK Pancasila, Fery Kurniawan. Ia mengungkapkan bahwa kondisi sarana prasarana di sekolah yang ia pimpin cukup memprihatinkan. Gedung banyak yang rusak dan belum tersentuh renovasi sejak lama. Tak hanya itu saja, saat ini kuota penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa tidak mampu menurun. 

“Penurunan jumlah siswa yang menerima PIP sangat berdampak bagi kami. Sebagian besar berasal dari keluarga menengah ke bawah yang sangat mengandalkan bantuan tersebut,” ujar Fery. 

Sementara Kepala SMA Pancasila, Muhammad Nur Husaini menyebut ada ketimpangan kesejahteraan guru antara lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Provinsi. Hal ini harus diperhatikan oleh wakil rakyat yang duduk di DPRD Jatim, dalam hal ini Sumardi.

Husaini membeberkan salah satu ketimpangan adalah guru-guru di bawah Kemenag masih mendapatkan tunjangan melalui program Inpasing, sementara di bawah naungan Dinas Pendidikan provinsi. Ia mengaku fasilitas itu sudah lama tak tersedia.

“Ini menimbulkan ketimpangan yang tidak sehat. Kami harap ada evaluasi ulang terhadap kebijakan itu, agar guru swasta juga mendapatkan pengakuan yang layak,” tuturnya.

Tak hanya dari sekolah formal, aspirasi juga datang dari perwakilan Mubaiyyinah. Seorang guru ngaji di TPQ wilayah Mojowarno menyoroti kurangnya perhatian pemerintah, khususnya di tingkat provinsi, terhadap kesejahteraan guru ngaji.

“Insentif bagi guru TPQ sangat minim, bahkan di banyak tempat nyaris tidak ada. Padahal kami juga bagian dari sistem pendidikan. Kami harap ada perhatian lebih dari pemerintah,” paparnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Suramadu akan membawa permasalahan itu ke forum eksekutif dan legislatif. Beberapa proposal bantuan, khususnya terkait fasilitas sekolah, sudah dalam proses pengajuan dan pengawalan.

“Terkait kerusakan gedung SMK Pancasila, kami sudah menerima proposal permohonan bantuan dari pihak sekolah dan akan terus kami pantau agar bisa segera terealisasi,” ucapnya.

Ia menambahkan, dalam jangka panjang pihak sekolah berencana membangun gedung bertingkat untuk mengatasi keterbatasan ruang belajar. SMK Pancasila memiliki sembilan rombongan belajar (rombel) yang ruangannya belum sepenuhnya representatif.

“Kami dorong agar pembangunan dilakukan bertahap sesuai anggaran. Yang penting saat ini, keselamatan siswa dan kelangsungan belajar mengajar tetap terjaga,” pungkasnya.