Khusnul Arif Minta Pemprov dan Pemerintah Pusat Terlibat Penuh dalam Optimalisasi Bandara Dhoho Kediri

Wakil ketua Komisi D DPRD Provinsi Jatim dari fraksi Nasdem Khusnul Arif yang juga menjadin Aggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk lebih serius memperhatikan pengembangan Bandara Dhoho Kediri.

Bandara Dhoho yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dibangun atas inisiatif dan keberanian PT. Surya Dhoho Investama, yang merupakan anak perusahaan PT. Gudang Garam Tbk. Jika mendapatkan fasilitas yang baik dari pemerintah pusat, provinsi dan Daerah, mampu memberikan multiplier effect luar biasa bagi kawasan Kediri dan sekitarnya.

“Saya minta Gubernur Jatim melihat potensi secara makro adanya Bandara Dhoho, dan membuat perencanaan yang komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait dengan Perencanaan dalam RPJMD Provinsi Jatim, yang saat ini sedang dalam pembahasan bersama DPRD Provinsi Jatim, Saya meminta juga agar Gubernur Jatim memasukkan program fasilitasi, dan dukungan pengembangan Bandara Dhoho Kediri menjadi Bandara Internasional dalam RPJMD Provinsi Jatim 2025 – 2029,” ujarnya.

Keberadaan Bandara Dhoho akan sangat menguntungkan masyarakat Kabupaten Kediri juga masyarakat di 13 daerah sekitarnya.

“Bahwa bandara ini seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab Kabupaten Kediri saja, tapi juga pemprov untuk hadir dan memaksimalkannya. Maka perlu ada komunikasi lintas kabupaten antara Kabupaten Kediri, pemkot Kediri dan kabupaten-kabupaten penyangga seperti Nganjuk, Tulungagung, Kota dan Kabupaten Blitar, Jombang, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Madiun, Ngawi dan lainnya, yang harus difasilitasi provinsi,” lanjutnya.

Menurutnya, Pemprov Jatim harus memfasilitasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung potensi pariwisata sekitar Bandara Dhoho. Ia menambahkan bahwa akan lebih maksimal jika dibuka embarkasi melayani penerbangan ke Arab Saudi, untuk melayani keperluan  jemaah haji dan umrah yang cukup tinggi.

Tidak hanya itu, pemerintah Pusat juga turut serta membantu pengaturan wilayah udara di bagian selatan Jawa Timur, yang sebelumnya menjadi area latihan pesawat tempur Lanud Iswahjudi.

“Penting bagi pemerintah pusat untuk mengambil langkah proaktif dengan mengadakan pertemuan antara semua pemangku kepentingan dan pakar transportasi. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk merumuskan strategi yang efektif dalam merealisasikan akses transportasi udara di wilayah selatan Jawa Timur, sehingga impian masyarakat untuk memiliki konektivitas udara dapat terwujud,” paparnya.

Pihaknya juga mencontohkan sejarah bandara Banyuwangi yang sempat hampir mati karena sepinya penumpang, yang berimbas pada minimnya maskapai yang masuk. Namun kini bandara tersebut menjadi salah satu bandara yang hidup karena campur tangan pemerintah di dalamnya, baik itu provinsi maupun kementerian perhubungan.