Anggota Komisi A Ubaidillah Desak Pemprov Jatim Fokus Pemberantasan Narkoba

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Ubaidillah mendesak Pemprov Jatim agar lebih fokus untuk menuntaskan pemberantasannperedaran narkoba, daripada membuat regulasi sound horeg. Pemprov Jatim harus mendukung kinerja kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Yang lebih mendesak, contohnya Pemprov mencari cara bagaimana desa-desa di Jatim agar bebas narkoba. Karena menurut data BNN dan Polda Jatim, tidak ada satupun desa yang bebas narkoba, dan di lapas okupansinya 75 persen pelaku penyalahgunaan narkotika," kata Ubaidillah, Senin 28 Juli 2025.

Politisi asal PKB itu menyebut persoalan narkoba membutuhkan perhatian serius, karena menurutnya sangat mengkhawatirkan. Pemprov Jatim harus ambil bagian dalam pemberantasan narkoba. Apalagi hal ini menyangkut masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta masa depan anak-anak di Jatim. 

Selain itu, jalan rusak juga membutuhkan perhatian Pemprov Jatim, daripada sound horeg. Jalan-jalan provinsi yang rusak masih banyak, pengangguran, dan kemiskinan masih tinggi. 

Persoalan sound horeg bukanlah urgent. Mengingat menjadi wewenang kepolisian dan Pemkab/Pemkot untuk pengaturannya. Pemprov cukup memberi saran saja, tidak harus sampai membuat aturan sendiri.

"Kok Pemprov buat aturan begitu, apa tidak ada kerjaan? Biarkan terkait sound horeg itu Polda saja yang buat aturan kalau deliknya mengganggu masyarakat," paparnya.

Penyelenggaraan sound horeg di sejumlah daerah di Jatim merupakan hiburan bagi masyarakat. Setiap daerah juga memiliki aspek sosial budaya masing-masing terkait polemik sound horeg. 

"Lebih tepat aturannya di tingkat pemda kabupaten/kota. Jadi kalau pun mau diperbaiki cukup tingkat kabupaten/kota saja," pungkasnya.