Dukung ASN dan PPPK Pemprov berkualitas, Fraksi PDIP DPRD Jatm minta pengembangan karier berbasis kinerja

Pasca pelantikan 4.172 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, reformasi penempatan dan pengembangan karier harus benar-benar dilakukan oleh Pemprov Jatim.

Menurut anggota Komisi A DPRD Jatim, Eko Yunianto,  penempatan ASN dan PPPK harus berbasis pemetaan bakat dan kompetensi agar tepat guna dan berdampak nyata bagi pelayanan publik.

Eko menegaskan bahwa pelantikan mereka bukan sekadar formalitas, melainkan awal dari tanggung jawab besar sebagai wajah negara. 

Dirinya menyampaikan lima pesan penting bagi ASN dan PPPK yang baru dilantik,  yaitu integritas, kompetensi, empati, disiplin, serta pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi). 

"Kita juga ingatkan agar mereka menjauhi praktik KKN dan menjaga etika profesional, baik di dalam maupun luar kantor," ucapnya.

Fraksi PDIP DPRD Jatim sendiri merekomendasikan agar Pemprov Jatim mendorong Badan Kepegawaian Daerah (BKD) didorong untuk merancang rotasi dan pengembangan karier berbasis passion dan capaian kinerja, bukan sekadar senioritas.

Pengembangan diri mereka juga lanjutnya harus terus dilakukan melalui pelatihan dan workshop yang telah disiapkan BPSDM dan BKD.

 “Dunia birokrasi saat ini menuntut kemampuan lintas sektor. Mereka harus terus belajar dan menjadi solusi, bukan beban,” ujarnya.

Anggota DPRD Jatim Dapil Lumajang-Jember itu menyampaikan imbauan tegas dan menyeluruh kepada para abdi negara baru ini, agar mereka benar-benar memahami tanggung jawab yang kini mereka emban.

Dalam pernyataannya, Eko merinci lima pesan kunci yang disebutnya sebagai fondasi karakter ASN masa depan. Ia berharap pesan ini tak hanya menjadi nasihat, melainkan juga menjadi pedoman etis dan profesional dalam bertugas.

"Sebagai pelayan publik, mereka adalah wajah dari negara. Integritas bukan pilihan, melainkan kewajiban," tegas Eko. 

Eko mengingatkan agar seluruh ASN dan PPPK menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

"Jangan pernah meminta atau menerima gratifikasi. Etika harus dijaga, bahkan di luar jam kerja sekalipun. Masyarakat berharap Anda menjadi contoh," ujarnya.

Selain itu yang tidak kalah penting lanjutnya, pentingnya kecepatan beradaptasi dan peningkatan kompetensi. 

"Ingar tugas utama adalah melayani masyarakat dengan prima. Birokrasi bukan tempat untuk mempersulit. Jadilah solusi, bukan beban. Layani dengan empati dan kecepatan,” tegasnya. 

Termasuk juga mengingatkan bahwa ASN dan PPPK, harus pula bersikap humanis dan menghindari sikap arogan dalam pelayanan. Kedisiplinan dan profesionalisme juga menjadi perhatian serius. 

“Patuhi jam kerja, jangan menunda pekerjaan, dan bertanggung jawablah pada setiap tugas. ASN harus menunjukkan kualitas kerja yang tinggi dan loyal terhadap institusi,” tegasnya.

Eko menutup pesannya dengan dorongan agar setiap ASN dan PPPK benar-benar memahami tugas pokok dan fungsinya.

“Jangan malu bertanya. Dengan memahami tupoksi, Anda akan bekerja lebih fokus, terarah, dan memberikan kontribusi maksimal,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pelantikan ribuan ASN dan PPPK itu sendiri dilaksanakan pada Rabu (16/07/2025) di Gedung Graha Unesa, Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung SK kepada 2.157 CPNS dan 2.015 PPPK formasi tahun 2024, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pengangkatan ASN terbanyak secara nasional.