F-PKB Jatim Soroti Penurunan PAD dan Fiscal Cliff

 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), DPRD Jawa Timur, menyoroti penurunan tajam dalam target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Mereka meminta klarifikasi dari Pemerintah Provinsi terkait selisih signifikan antara target dan realisasi PAD tahun sebelumnya.

“Target PAD sebesar Rp17,04 triliun memang meningkat dari APBD murni, tetapi jauh lebih rendah dari realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp23,4 triliun. Ada penurunan sebesar Rp6,4 triliun yang perlu dijelaskan secara terbuka,” ujar Nur Faizin, juru bicara Fraksi PKB, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya, Selasa (19/8/2025).

Selain penurunan PAD, Fraksi PKB juga menyoroti posisi piutang pajak daerah. Mereka mempertanyakan besaran piutang, tren penyelesaiannya, dan efektivitas penagihan yang dilakukan Pemprov.

“Piutang pajak ini bisa menjadi potensi penerimaan apabila dikelola dengan optimal,” ucap Faizin.

Fraksi PKB mendorong agar Pemprov segera melakukan kajian potensi pendapatan daerah berbasis data riil, untuk memperkuat strategi fiskal dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pusat yang masih cukup besar dalam struktur pendapatan. Fraksi juga menyoroti pembiayaan dari SiLPA 2024 sebesar Rp4,70 triliun yang digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp4,39 triliun.

“Penutupan defisit dengan SiLPA bersifat satu kali pakai. Jika terus berulang, APBD 2026 bisa menghadapi risiko fiscal cliff jika tidak ada SiLPA yang besar,” katanya.

Alokasi pembiayaan senilai Rp300 miliar untuk pinjaman investasi non permanen kepada BUMD juga mendapat catatan serius dari PKB. Mereka menyebut tidak menemukan dasar hukum maupun urgensi anggaran tersebut.

“Dalam LKPJ 2024 maupun RPJMD 2025–2029 tidak ada rekomendasi yang mengarah ke pemberian pinjaman ini,” ujarnya.

Fraksi PKB menutup pandangannya dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pembahasan anggaran. “Penghargaan yang diraih Pemprov harus berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat. Kami akan terus mengawal agar anggaran ini benar-benar pro-rakyat dan berkelanjutan,” ucap Nur Faizin.