Fraksi Golkar Soroti Belanja, SiLPA, dan BUMD Jatim

Fraksi Partai Golkar, DPRD Jawa Timur, menyampaikan sejumlah pertanyaan strategis kepada Pemerintah Provinsi terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Fraksi Golkar meminta penjelasan terkait pendapatan daerah, distribusi belanja OPD, investasi ke BUMD, hingga proyeksi SiLPA yang selalu membesar dari perkiraan awal.

“Fraksi Partai Golkar memahami proses pembahasan P-APBD 2025 sudah berjalan intens dan menghasilkan banyak kesepakatan. Namun, kami meminta penjelasan tambahan atas beberapa hal penting yang bersifat strategis dan teknis,” ujar Sumardi, juru bicara Fraksi Golkar, dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (19/8/2025).

Fraksi menyoroti peningkatan PAD sebesar Rp283,49 miliar, di tengah penurunan Dana Transfer Pusat dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. “Dengan implementasi UU HKPD, bagaimana Pemprov memastikan target pendapatan dapat tercapai di akhir tahun 2025?” ucapnya bertanya.

Sorotan lain tertuju pada belanja beberapa OPD yang mengalami peningkatan, seperti Dinas Pertanian, Perhubungan, Sosial, PUPR, serta Biro Kesra dan Bakorwil Pamekasan. Fraksi Golkar mempertanyakan apakah anggaran tersebut benar-benar mendorong keberhasilan program prioritas Jawa Timur.

Terkait belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, Fraksi Golkar meminta kejelasan apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, mereka juga menanyakan strategi anggaran untuk menghadapi tingginya harga kebutuhan dasar yang membebani masyarakat.

Dalam hal pembiayaan, Fraksi Golkar menyoroti alokasi Rp300 miliar untuk investasi non permanen kepada BUMD. “Kami ingin tahu BUMD mana yang menerima, kapan pinjaman itu diberikan, untuk kepentingan apa, serta bagaimana proses penetapannya,” kata Sumardi.

Terakhir, Fraksi Golkar meminta kejelasan terkait efisiensi anggaran menyusul Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan proyeksi SiLPA. “Selalu diproyeksikan kecil, tapi realisasinya lebih dari Rp4 triliun. Padahal RPJMD menargetkan SiLPA di bawah Rp1 triliun. Mohon disampaikan estimasi SiLPA akhir 2025 dan langkah mitigasinya,” kata Sumardi.